Cari: 
Warta DPRD: Perda Zakat di Sahkan
 Sekilas Sejarah
 Warta DPRD
 F r a k s i
 Profil Anggota
 Pimpinan DPRD
 Komisi-Komisi
 Badan Musyawarah
 Badan Anggaran
 Badan Kehormatan
 Badan Legislasi
 Jadwal Kegiatan
 Galeri Foto
 Pojok Catatan
 Peraturan Daerah
 Badan Kehormatan
 Sekretariat Dewan
 Pengumuman Lelang
 Kumpulan Link
 Kontak Kami
 Isi Buku Tamu
 
 
 
 
Perda Zakat di Sahkan
dprdkutaikartanegara.go.id - 13/05/2008 13:35 WITA


Plt Bupati Kukar Drs Samsuri Aspar MM dan Ketua DPRD Rahmat Santoso dalam Sidang PEngesahan Perda
Photo: yeni
PERATURAN Daerah (Perda) tentang pengelolaan zakat Kab. Kukar telah disahkan. Melalui perda ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SATU lagi payung hukum disediakan pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum. Dari hasil kesepakatan dan konsultasi yang dilakukan Pansus DPRD Kukar, Perda Zakat dipastikan dapat diterapkan. Melalui Perda zakat, diharapkan pengelolaannya dapat dilakukan dengan yang tepat dan mengenai sasaran. Dalam Rapat Paripurna DPRD ke 8, (17/4) , yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rahmat Santoso, disepakati Perda Pengelolaan Zakat.

Dalam sambutannya Plt Bupati Kukar mengharapkan agar melalui Perda ini pengelolaan zakat dapat terus ditingkatkan. Sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat, katanya.
Melalui pengelolaan yang tepat, zakat juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran moral dari masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat maka kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga akan meningkat. Sehingga akan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Hermain DBA mengungkapkan bahwa sebagai salah satu kewajiban umat muslim adalah mengeluarkan zakat. Memberikan sebagian dari hartanya, dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) untuk kemudian di distribusikan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana telah diatur dalam syariat agama islam. Karenanya dalam mendukung kinerja BAZ, pentingnya suatu perda yang mengaturnya. Sehingga BAZ memiliki kekuatan hukum serta landasan dan mekanisme yang kuat.

Dengan pengelolaan yang profesional, yang dapat dipertanggung jawabkan, maka zakat akan dapat mengenai sasaran. Perlu diperhatikan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat ini, katanya.

Lebih lanjut dikatakan, BAZ dapat melakukan inventarisir penerima zakat, memprioritaskannya pada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga dapat diketahui secara pasti daftar masyarakat yang kurang mampu. Hal ini juga dapat menjadi koreksi bagi Pemda, kata Hermain.

Sementara itu menurut Ir Marten Apuy dari Fraksi PDI Perjuangan, upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan aplikasi pembangunan spiritual. Sebagai wujud pembangunan moral masyarakat. Tentunya dengan pengelolaan yang akuntabel sehingga organisasi yang mengelola menjadi lembaga terpercaya, ujarnya.
Fraksi Amanat Keadilan Rakyat mengharapkan adanya Perda ini membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Khususnya bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak punya pekerjaan dan miskin, kata Suriadi S.Hut.

Oleh karena itu, melalui Perda ini menjadi sangat penting untuk kita tempatkan dalam koridor hukum. Dalam artian, bagaimana Perda Pengelolaan Zakat ini menjadi instrumen untuk pengelolaan zakat lebih profesional. Dapat mendorong bagi orang-orang yang punya kelebihan harta untuk membayar zakatnya dan kemudian didistribusikan secara profesional pula kepada masyarakat. Melalui lembaga atau badan yang diatur secara hukum, dimana pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakannya dan sekaligus mengawasinya, kata Suriadi.

Dikatakan, Fraksi Amanat Keadilan Rakyat berharap adanya Perda ini akan membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Tercatat pada tahun 2007 sebanyak 120.035 jiwa masuk dalam kategori miskin. Pemerintah Daerah perlu membarengi dengan langkah-langkah dan program yang terencana dan tersusun. Hal ini agar dana yang disalurkan tepat sasaran. (pwt)

 

 

Ketua DPRD Kukar H.Salehudin pimpin rapat Rasionalisasi dan Pergeseran anggaran Tahun 2014 diruang Kerja Ketua lantai II DPRD Kukar
Ketua DPRD Kukar H.Salehudin pimpin rapat Rasionalisasi dan Pergeseran anggaran Tahun 2014 diruang Kerja Ketua lantai II DPRD Kukar
Foto: dprdkutaikartanegara.go.id/murdian   
 
 ADKASI.or.id 
 DPR.go.id 
 Indonesia.go.id 
 Kaltim.go.id 
 Kota Balikpapan 
 Kota Samarinda 
 KPU.go.id 
 MPR.go.id 
 Bappeda Kukar 
 KPU Kutai Kartanegara 
 KutaiKartanegara.com 
 KutaiKartanegara.go.id 
 Lensa Kukar 
 Astaga.com 
 Berita Antara 
 Detik.com 
 Google Indonesia 
 Yahoo Indonesia 
 

 

 
Copyright © 2004-2010 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara