|
|
| |
Komisi IV Awasi Comdev Perusahaan Tambang
dprdkutaikartanegara.go.id - 09/12/2009 11:43 WITA
Komisi IV DPRD Kukar melakukan Sidak ke beberapa perusahaan
Photo: murdiansyah | | |
BELUM lama ini, Selasa (8/12), Komisi IV DPRD Kukar bidang kesejahteraan rakyat melakukan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan tambang batu bara yang berada di Tenggarong Seberang dan kecamatan Sebulu.
Kunjungan kerja kebeberapa perusahaan tambang di wilayah tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tambang batubara terhadap masyarakat sekitar.“Kita ingin melihat sampai sejauh mana kontribusi perusahaan terhadap kesejahtraan penduduk sekitar,” ungkap Siswo Cahyono, anggota Komisi IV DPRD Kukar.
Rombongan Komisi IV DPRD Kukar yang di pimpin Syahrani,SE di dampingi beberapa anggota diantaranya: Abubakar Has, Sukardi, Siswo Cahyono, Aini Faridah dan didampingi Juhrie Kepala Desa Segihan.
Selain melakukan pengawasan langsung terkait kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan, kunjungan kerja komisi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan langsung sampai sejauh mana keterlibatan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal ”Apakah ada bantuan terhadap infrastruktur, pendidikan, agama, peningkatan ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesehatan dan sosial lainnya,” ungkap Syahrani.
Dikatakannya, peran perusahaan sangat berpengaruh terhadap kehidupan yang ada di masyarakat sekitar. "Jangan masyarakat kita hanya menikmati kebisingan dengungan suara kendaraan, limbah, debu dan pencemaran udara lainnya. Sementara tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan tidak ada."
Perusahaan tambang diharapkan peran sertanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Photo: murdiansyah | | |
Tak itu saja, dalam kunjungan kerja itu, Anggota Dewan juga mengadakan dialog terhadap beberapa manajemen perusahaan terkait aktivitas tambang. Komisi IV juga menyarankan agar pihak perusahaan memeperhatikan keseimbangan lingkungan seperti melakukan reklamasi dan reboisasi lahan pasca tambang berakhir.
"Kami meminta kepada instansi terkait agar persoalan reklamasi dan reboisasi menjadi perhatian serius. Jika ini dibiarkan, dampak lingkungan dan sosialnya akan sangat berbahaya. Dan korbanya tetap saja masyarakat sekitar karena tidak bisa memanfaatkan sisa lahan bekas pertambangan," ungkap Syahrani.
Oleh sebab itu, langkah-langkah pengawasan harus terus dilakukan. Jangan sampai seperti perusahaan kayu setelah menebang dan mengambil hasil kayu serta kemudian dibawa ke pusat, sementara masyarakat daerah hanya ditinggalkan bencana banjir dan kesulitan berusaha kayu.
"Coba lihat, setelah kayu mulai habis masyarakat daerah jadi ikut kesulitan membangun rumah tempat tinggal. Betapa tidak, mau mendapatkan kayu untuk bangunan rumah saja sulit. Kadang masyarakat membawa kayu saja dikatakan illegal loging, padahal itu hanya sisa-sisa kayu olahan perusahan besar yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini sangat ironis sekali," tandas Syahrani.
Sebagai informasi, beberapa perusahaan yang menjadi kunjungan Komisi IV diantaranya: PT Jembayan Muara Bara Coal Mining, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Kimco Asrnindo dan PT Kayan Putra Utama Coal.
Dari kunjungan tersebut, Komisi IV juga melakukan pengawasan terhadap peranan langsung perusahaan terkait pengrekrutan tenaga lokal, pendidikan, kesehatan, dan penerapan Community Development (Comdev).
“Kita berharap agar perusahaan-perusahaan yang ada di Kukar dapat menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungannya dengan transparan dan berdasarkan program comdevnya," ujar Syahrani.
Komisi IV minta perusahaan tambang serius memperhatikan tanggungjawab sosialnya
Photo: murdiansyah | | |
Selain hal tersebut, Komisi IV juga meminta, agar setiap perusahaan tambang yang ada di daerah ini dapat menyampaikan program Comdev sesegera mungkin kepada dewan untuk jadikan bahan kajian dalam pembahasan RAPBD tahun 2010. (dian/gu2n)
|
| |
|
|
|
|
Komisi II Sidak Proyek jalan semenisasi jalur Desa Lebak Mantan Kecamatan Muara Wis Puandan-Kuyung . Proyek jalan sepanjang 17,4 km itu dikerjakan tahun 2007 hinga tahun 2010 dan sudah menyerap angagaran puluhan miliar rupiah, belum rampung |
|
|
|
|
Foto: dprdkutaikartanegara.go.id/dian |
|
| |
|
