Cari: 
Warta DPRD: Tanito Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan
 Sekilas Sejarah
 Warta DPRD
 F r a k s i
 Profil Anggota
 Pimpinan DPRD
 Komisi-Komisi
 Badan Musyawarah
 Badan Anggaran
 Badan Kehormatan
 Badan Legislasi
 Jadwal Kegiatan
 Galeri Foto
 Pojok Catatan
 Peraturan Daerah
 Badan Kehormatan
 Sekretariat Dewan
 Pengumuman Lelang
 Sejarah
 Keanggotaan
 Profil DPRD
 Kontak
 Tata Tertib
 Tugas Wewenang
 Fraksi
 Pimpinan DPRD
 Komisi
 Kumpulan Link
 Kontak Kami
 Isi Buku Tamu
 
 
 
 
Tanito Diduga Lakukan Pencemaran Lingkungan
dprdkutaikartanegara.go.id - 15/02/2010 22:58 WITA


Dugaan pencemaran lingkungan oleh perusahaan ijin PKP2B PT Tanito Harum di Loa Tebu, Kukar
Photo: murdiansyah
ADANYA laporan dugaan pencemaran lingkungan yang disampaikan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Peduli Kesehatan dan Lingkungan Hidup (PKLH) ke DPRD Kabupaten Kukar, baru-baru ini, disikapi serius anggota dewan.

Perusahaan yang dinilai telah melakukan pencemaran limbah tersebut adalah PT Tanito Harum (TH). LSM PKLH menduga perusahaan tambang batubara tersebutlah yang mengakibatkan banjir yang terjadi di Dusun Ben Samar, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, belum lama ini.

DPRD Kukar, yang mendapat laporan pencemaran lingkungan tersebut langsung turun lapangan meninjau lokasi dan rumah warga setempat yang terkena banjir akibat jebolnya tanggul penahan limbah tambang batubara.

Guntur yang memimpin tim peninjau dan didampingi beberapa anggota Komisi I: Sabir Nawir, dan Isnaini, dari Bapdalda Baharuddin Noor dan beberapa pihak manajemen perusahaan PT TH: Jutawan dan Afwan, itu menggali informasi terkait penyebab banjir dan jebolnya tanggul endapan limbah tambang di dusun setempat.

Afwan, yang ketika itu mewakili pihak manajemen, menjelaskan, tanggul kolam pengendapan (settling pond) daerah tambang tersebut memang berada di blok Pondok Labu RBA. Namun, dia membantah, jika penyebab banjir yang disinyalir oleh LSM PKLH akibat kesengajaan perusahaan yang melakukan penjebolan tanggul.

Dikatakannya, perusahaan PT TH sebenarnya memiliki tiga tanggul kolam pengendapan untuk menampung air dari run off limpahan air hujan dan pemompaan di lokasi tambang. Pada saat hujan turun, terutama dengan curah hujan yang tinggi, air yang tidak tertampung pada kolam pengendapan lain, yang posisinya lebih rendah, kemudian mengeluarkan air dari bak penampungan menuju ke Sungai Pondok Labu.

Tak hanya itu, Afwan menambahkan, perusahaan PT TH juga memiliki kolam pengendapan dengan ukuran yang lebih kecil, yang memfilterasi kadar kekeruhan dan keasaman. Dan terkait tentang adanya perbedaan kekeruhan air sungai Sempak, sungai Pondok Labu, itu kemungkinan disebabkan karena proses perawatan dibagian hulu sungai Pondok Labu. Kita tidak akan membiarkakan jika memang terjadi pencemaran limbah. Kita akan terus melakukan pemantauan dengan pihak BLH Kukar, ujarnya.


LSM PKLH menilai pihak perusahaan sengaja membiarkan tanggul jebol.
Photo: murdiansyah
Pengakuan Warga
Satu diantara warga setempat yang memberi keterangan terkait dugaan pencemaran lingkungan, Fatimah (40), mengungkapkan, sebelum ada aktivitas pertambangan batubara warga setempat tidak pernah mengalami banjir seperti saat ini yang dinilai warga sudah sangat parah.

Setelah adanya akitivitas tambang sekitar 3 tahun belakangan ini, daerah kami sering mengalami kebanjiran. Lihat saja rumah saya, bisa terendam 10 hingga 20 sentimeter selama dua sampai tiga hari. Ini karena sungai Pondok Labu mengalami pendangakalan dan tersumbat akibat pengendapan tanah ke dalam sungai, ucapnya. Fatimah juga berharap, agar pihak pemerintah dan perusahaan dapat mencarikan jalan keluarnya agar dusun ini tidak terus-terusan mengalami banjir.

Usai Peninjuan
Setelah melakukan peninjuan sekitar 2 jam, tim Komisi I DPRD Kukar, berpendapat, bahwa settling pond yang ada sebenarnya sudah tidak mampu lagi menampung volume air hujan yang berlebihan. Akibatnya, air yang ada meluap. Anggota dewan Komisi I, berharap, pihak Tanito agar secepatnya melakukan perbaikan, berupa pengerukan. Jangan hanya meninggikan tanggul saja, tapi pihak perusahan juga harus terus mengawasinya.

Sementara itu. Untuk penyikapan terhadap kondisi lapangan jebolnya tanggul dan keluhan warga. Komisi I, meminta, BLH agar serius memantau semua aktivitas pengelolaan lingkungan Kuasa Pertambangan (KP) maupun Perjanjian Karya Penguasahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada di Kukar


DPRD Kukar berencana dalam waktu dekat menggelar rapat hearing terkait dugaan pencemaran lingkungan
Photo: murdiansyah
Kami dalam waktu dekat akan mengundang dengar pendapat antara pihak perusahaan terkait (PT Tanito Harum, red) dan LSM PKLH Kukar, termasuk pihak pemerintah daerah untuk menyikapi persoalan dugaan pencemaran lingkungan ini. Terutama pihak perusahaan agar dapat hadir nantinya, ujar Guntur. (mr)

 

 

Pengunguman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden ke -7 Jokowi menuai Pro dan Kontra dari segenap elemen masyarakat, kebijakan pemerintah terhadap  kenaikan BBM bersubsidi ini dianggap tidak Pro Rakyat , Bem Unikarta, Bem Fisipol  dan GMNI Kukar datangi Wakil Rakyat
Pengunguman kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden ke -7 Jokowi menuai Pro dan Kontra dari segenap elemen masyarakat, kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM bersubsidi ini dianggap tidak Pro Rakyat , Bem Unikarta, Bem Fisipol dan GMNI Kukar datangi Wakil Rakyat
Foto: dprdkutaikartanegara.go.id/yeni   
 
 ADKASI.or.id 
 DPR.go.id 
 Indonesia.go.id 
 Kaltim.go.id 
 Kota Balikpapan 
 Kota Samarinda 
 KPU.go.id 
 MPR.go.id 
 Bappeda Kukar 
 KPU Kutai Kartanegara 
 KutaiKartanegara.com 
 KutaiKartanegara.go.id 
 Lensa Kukar 
 Astaga.com 
 Berita Antara 
 Detik.com 
 Google Indonesia 
 Yahoo Indonesia 
 

 

 
Copyright © 2004-2010 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara