Cari: 
Warta DPRD: 17 Raperda Ditanggapi 3 Fraksi
 Sekilas Sejarah
 Warta DPRD
 F r a k s i
 Profil Anggota
 Pimpinan DPRD
 Komisi-Komisi
 Badan Musyawarah
 Badan Anggaran
 Badan Kehormatan
 Badan Legislasi
 Jadwal Kegiatan
 Galeri Foto
 Pojok Catatan
 Peraturan Daerah
 Badan Kehormatan
 Sekretariat Dewan
 Pengumuman Lelang
 Kumpulan Link
 Kontak Kami
 Isi Buku Tamu
 
 
 
 
17 Raperda Ditanggapi 3 Fraksi
dprdkutaikartanegara.go.id - 01/07/2006 23:08 WITA


Tampak Dedy Sudarya dari Fraksi Golkar membacakan tanggapan fraksi terhadap 17 Raperda
Photo: dian
TIGA fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Kartanegara (DPRD Kukar), Selasa (27/6), secara resmi menyampaikan tanggapannya terhadap 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) beberapa waktu lalu ke DPRD Kukar.

Ketiga fraksi yang menyampaikan pandangannya terhadap 17 Raperda tersebut diantaranya, Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR).

Dalam tanggapannya. Ketiga fraksi itu menyoroti pelbagai persoalan pada 17 Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah. Raperda yang nantinya digodok dan kemudian disiapkan menjadi Perda, diharapkan dapat berfungsi dan berjalan dengan baik. Tentu saja dalam hal ini, ketiga fraksi mengharapakan perlu adanya pengkajian yang matang dan terlebih lagi sosialisasi peraturan-peraturan daerah itu ke masyarakat.

Bagi Fraksi Golkar yang ketika itu disampaikan Dedy Sudarya tidaklah terlalu mempersoalkan keberadaan 17 Raperda yang diajukan pemerintah daerah Kukar. Bahkan sebaliknya, Fraksi Golkar sangat respek dengan Raperda tersebut, khususnya rancangan peraturan yang membahas tentang pemerintahan desa.


Ir Martin Apuy menyerahkan hasil pemandangan fraksi PDIP kepada pimpinan sidang
Photo: dian
Menurut Dedy, keberadaan pemerintahan desa sangatlah penting untuk diberdayakan. Sebab terbentuknya desa yang otonom akan memberikan landasan yang kuat dalam mewujudkan development community. Hal ini yang diharapkan dapat mendorong terbentuknya independent community yang memiliki hak atas kepentingan masyarakatnya, paparnya. Itu sebabnya, perlu adanya Perda yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Menanggapi Raperda tentang pemerintahan desa. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Ir Martien Apuy, memaparkan, keberadaan Raperda tersebut sangat relevan dengan implementasi program Gerbang Dayaku yang kini telah memasuki tahap II, yakni perlunya Perda yang mengatur tentang sistem pemerintahan desa. Ini sesuai dengan amanat PP No 72 tahun 2005 tentang desa dan Perda tentang kelurahan yang sesuai dengan PP No 73 tahun 2005, ujar Martien.

Tentu saja, tambah Martien, dengan adanya Perda yang mengatur tentang desa, diharapkan pemanfaatan dan fungsi peraturan itu dapat memberdayakan potensi desa, terutama membangun kemandirian desa melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Namun berbeda dari dua pandangan fraksi tersebut. Dalam tanggapnnya, Fraksi AKR, seperti diungkapkan perwakilannya dalam Sidang Paripurna tanggapan fraksi terhadap 17 Raperda di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kukar ketika itu, Marwan SP lebih menyoroti keberadaan dan pemanfaatan Perda. Ia mengungkapkan, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui keberadaan peraturan-peraturan yang ada di daerah ini. Harusnya Perda dibuat tidak sekadar diterapkan saja, tapi yang terpenting masyarakat juga harus tahu peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah,tutur Marwan.


Marwan SP dari Fraksi AKR menyerahkan hasil pandangannya kepada pimpinan rapat
Photo: dian
Itu sebabnya, Marwan mengharapkan peraturan daerah yang kini masih dalam pengkajian, sebelum disahkan nantinya terlebihdahulu diinformasikan kepada publik. Ini dimaksudkan agar tidak ada anggapan miring dari masyarakat mengenai pembuatan peraturan daerah tersebut. Jangan sampai kita memberlakukan peraturan daerah yang masyarakatnya sendiri tidak tahu mengenai peraturan itu,saran Marwan. (gu2n)

 

 

H.Salehudin Ketua DPRD Kutai Kartanegara menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden  (Pilpres) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9  RT 06, Kelurahan Timbau, Tenggarong
H.Salehudin Ketua DPRD Kutai Kartanegara menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 RT 06, Kelurahan Timbau, Tenggarong
Foto: dprdkutaikartanegara.go.id/murdian   
 
 ADKASI.or.id 
 DPR.go.id 
 Indonesia.go.id 
 Kaltim.go.id 
 Kota Balikpapan 
 Kota Samarinda 
 KPU.go.id 
 MPR.go.id 
 Bappeda Kukar 
 KPU Kutai Kartanegara 
 KutaiKartanegara.com 
 KutaiKartanegara.go.id 
 Lensa Kukar 
 Astaga.com 
 Berita Antara 
 Detik.com 
 Google Indonesia 
 Yahoo Indonesia 
 

 

 
Copyright © 2004-2010 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara