Rekrut T3D Dinilai Jauh Dari Selektif
Mau jadi apa Kukar Kedepan? (Foto: dian) |
|
|
|
MEMBELUDAKNYA jumlah Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) yang kini diperkirakan telah mencapai sekitar 15.000 tenaga honor di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendapat sorotan anggota DPRD Kukar. Saiful Aduar, SPd, anggota dewan dari Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKR) ini dengan tegas menyayangkan sikap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Kukar yang dengan mudah terus menerima T3D di daerah ini.
“Ini sebenarnya sudah terlalu banyak jumlah T3D yang ada. Apa BKD akan terus melakukan perekrutan T3D. Kalau begini mau jadi apa Kukar ke depan dengan jumlah T3D yang terus membeludak? Dan semua masyarakatnya maunya jadi T3D?” ujar Saiful dalam kesempatannya di Kantor DPRD Kukar, belum lama ini.
Anggota dewan yang dikenal sangat peduli dengan dunia pendidikan dan kritis menyikapi jumlah T3D di Kukar, ini, juga menyoroti praktik perekrutan T3D yang dinilai jauh dari keselektifan. Dan ini lebih tegas seringkali diungkapkan sendiri oleh masyarakat yang menilai perekrutan T3D tidak menunjukan mekanisme yang jelas dan kebutuhan daerah.
Seperti yang banyak diberitakan, perekrutan T3D di daerah ini dilakukan dengan dasar kebutuhan daerah. Hal inilah yang kemudian kian menambah jumlah tenaga honor di Kabupaten Kukar, terutama di Kota Tenggarong.
Selain Saiful, anggota dewan lainnya yang juga kerapkali mengkritisi kian besarnya jumlah pegawai daerah tidak tetap itu adalah Suriadi, S.Hut. Anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bahkan mengingatkan kepada pegawai T3D yang ada agar dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan disiplin.
Diungkapkannya, masih banyaknya sejumlah pegawai honor yang malas bekerja dan kurang disiplin dikarenakan jumlah pegawainya yang melebihi kebutuhan.
“Banyak tenaga kerja honor yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya itulah yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap profesionalitas kerja. Apalagi dengan jumlahnya yang tidak wajar,” ujar Suriadi kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Selain itu, sorotan terhadap jumlah T3D yang terlalu banyak di daerah ini juga dilontarkan masyarakat. Husni (28), warga Tenggarong, berkomentar, harusnya pemerintah daerah dapat lebih selektif melakukan peneriman pegawai honor daerah.
Menurutnya, dari sekian jumlah pegawai T3D, tidak sedikit pula diantaranya tidak berkualitas dan tidak memiliki skill dalam bekerja. “Persoalan ini yang seharusnya juga menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika akan merekrut atau membutuhkan pegawai honor di daerah ini. Bukan karena persoalan daerah ini dianggap mampu membiayai sekian banyak tenaga honor atau kepentingan pribadi pejabat,” tandas Husni, yang berprofesi sebagai seorang wiraswasta.
Apapun langkah pemerintah daerah ini dalam melakukan penerimaan T3D tetap ada baiknya. Meskipun jumlahnya saat ini dikatakan tidak wajar. Karena terlalu banyak dan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
Untuk mengatasi jumlah T3D yang jumlahnya tidak wajar tersebut, Saiful Aduar menyarankan pemerintah daerah agar mengatasinya dengan menempatkan sebagian T3D ke wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kukar. “Ini sekaligus mendorong percepatan pembangunan wilayah-wilayah pedalaman yang ada di daerah ini”. (
gu2n)
