Nasib Guru Honor Menanti Diangkat T3D
Fathur Rachman saat bersama masyarakat Desa Muara Pantuan (Foto: dian) |
|
|
|
NASIB guru honor di daerah ini ternyata masih banyak yang menyedihkan. Belasan tahun mengajar tetap tidak ada perubahan. Bahkan, upaya sejumlah guru meningkatkan status menjadi Tenaga Honor Tidak Tetap Daerah (T3D) pun kurang mendapat respon instansi terkait.
Muhran Akbar dan Khamaruddin, misalnya, dua orang guru yang berstatus honor lokal di Desa Muara Pantuan, Kecamatan Anggana ini adalah bagian dari cerita guru di daerah ini yang nasib dan kesejahteraanya masih menyedihkan. Betapa tidak, 11 tahun mengabdi sebagai guru, tapi honor mengajar tetap tidak ada perubahan. Bahkan dibawah upah minimum regional.
“Kami mengajar sejak tahun 1998 dan sampai sekarang masih bersetatus honor lokal,” ungkap Khamaruddin kepada anggota dewan H Fathur Rachman yang melakukan kunjungan kerja di Desa Pantuan, belum lama ini.
Sebenarnya upaya dua orang guru ini meningkatkan status dari guru honor lokal menjadi guru berstatus T3D sudah pernah dilakukan beberapa kali. Namun tidak membuahkan hasil. “Setiap kami mengurus ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red) Kukar, Selalu dikatakan tidak ada penerimaan T3D. Padahal kenyataanya hingga kini banyak T3D yang baru diterima,” ungkap Khamaruddin yang menilai rekrutmen T3D masih belum memperhatikan nasib guru honor.
Guru honor keluhkan nasib T3D (Foto: dian) | |
|
|
Sementara itu, Muhran Akbar, yang berstatus sebagai guru bantu di salah satu sekolah Desa Tani Baru ini, mengharapkan, agar anggota legislatif Kukar dapat lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru honor. Dia juga meminta agar anggota dewan dan instansi terkait “membersihkan” praktik rekrutmen T3D yang diduga sarat kolusi dan nipotisme.
Fathur yang mendengarkan langsung “curhat” tersebut, sangat memaklumi harapan dua guru yang menginginkan agar BKD dapat meningkatkan status mereka. Politisi dari Partai Patriot ini, juga mengingatkan kepada siapa pun agar tidak terpengaruh dengan aksi oknum calo yang menawarkan jasa membantu perekrutan T3D dengan imbalan uang. “Ini praktik rekrutmen yang tidak benar dan diluar prosedur,” ujarnya.
Menindaklanjuti keluhan dua guru honor lokal itu, Fathur berjanji akan membicarkan hal ini kepada anggota dewan Kukar lainnya, terutama Komisi IV yang membidangi masalah pendidikan di daerah ini. “Kita juga berharap pemerintah daerah ini dapat memperioritaskan masalah pendidikan, termasuk masalah status dan nasib guru honor yang kesejahteraannya masih banyak terpinggirkan,” ungkapnya.
Menanti kapan diangkat menjadi T3D (Foto: dian) | |
|
|
Diketahui, data Dinas Pendidikan (Disdik) Kukar memaparkan, jumlah guru yang belum berstatus PNS di daerah ini hingga April 2008 terdapat 6.162 pengajar. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 3.743 guru dengan status honor lokal. Dan 2.319 guru yang berstatus T3D. “Baik yang lokal maupun T3D, semua menuntut dapat diangkat menjadi PNS,” ungkap Kepala Disdik Kukar, Drs Bachroel, belum lama ini. (
gu2n/dian)
