Sektor Swasta Masih Minim Dilirik Masyarakat
Aksi demo tenaga honor menuntut pembayaran gaji beberapa waktu lalu (Foto: hmsdprd) |
|
|
|
PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) adalah status yang selalu di-inginkan oleh masyarakat termasuk di Kukar. Saking inginnya menjadi PNS, banyak masyarakat rela menjadi tenaga honor bertahun-tahun dengan honor yang relatif kecil, bahkan tak jarang honor tersebut tidak didapatkan selama berbulan-bulan.
Bahkan untuk menjadi tenaga honor, sejumlah oknum masyarakat rela mengeluarkan dana yang cukup besar kepada oknum tertentu, asal bisa gol mendapatkan selembar SK honor. Sementara bayaran honor yang nanti didapatkan sebagai tenaga honor (Tenaga Tidak Tetap Daerah) terbilang kecil dan tak jarang jumlahnya tidak bisa mengatasi kebutuhan hidup dalam sebulan. Lebih-lebih apabila pembayaran honor tersebut tersendat berbulan-bulan, sudah tentu akan memunculkan masalah dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari. Untung kalau ada yang bisa digadaikan, kalau tidak, tentunya dengan sangat terpaksa utang kesana kemari untuk mengatasi biaya hidup.
Saking banyaknya status PNS ini diminati oleh masyarakat, membuat jumlah tenaga honor di Kukar kian membengkak. Sampai 2008 tercatat jumlah tenaga honor yang disebut Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) sebanyak 15 ribu orang. Jumlah ini termasuk guru honor yang juga rela menghonor bertahun-tahun.
BUKAN SATU-SATUNYA
Diserbunya lapangan kerja di sektor pemerintahan Kukar ini, apakah dikarenakan lapangan kerja itu sebagai satu-satunya kesempatan untuk bekerja? Jawabnya bukan. PNS maupun T3D bukan satu-satunya lapangan kerja yang tersedia di Kukar. Daerah Kukar dari sejak tahun 70-an sampai sekarang kaya dengan lapangan kerja di sektor swasta, baik di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, jasa dan lainnya. Perusahaan swasta yang menyediakan lapangan kerja di Kukar jumlahnya tidak sedikit.
Ada sekitar 400 perusahaan berskala besar yang bisa menyerap ribuan orang tenaga kerja dengan gaji yang tentunya jauh lebih besar dibanding tenaga honor di pemerintahan. Juga menyediakan kesempatan berkarier yang jauh lebih baik dibanding PNS dan tenaga honor.
Tapi kenyataannya, lapangan kerja di sektor swasta itu tidak banyak dilirik oleh masyarakat Kukar, akibatnya lapangan kerja itu banyak diisi oleh masyarakat pendatang dari luar Kukar. Ini pula yang membuat angka pertambahan penduduk di Kukar dari tahun ke tahun terus bertambah. Bila pada tahun 90-an jumlah penduduk Kukar sekitar 400 ribu jiwa, kini menjadi sekitar 530 ribu jiwa lebih. Pendorong utama dalam pertambahan penduduk yang begitu cepat di Kukar tak lain terus terbukanya peluang kerja di sektor swasta, sehingga para pendatang seperti berlomba mengisi peluang kerja tersebut. Sedangkan sebagian warga Kukar sendiri terbuai dengan harapan menjadi PNS.
Begitulah, masyarakat yang beranak pinak turun temurun di Kukar lebih suka memilih bekerja sebagai tenaga honor di pemerintahan, akibatnya tenaga kerja di pemerintahan membeludak. Sampai-sampai tenaga honornya berjumlah 15 ribu jiwa. Membengkaknya penempatan tenaga honor ini juga diakibatkan penempatannya tidak sesuai dengan permintaan, alias Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kukar setiap tahun terus menambah penempatan tenaga honor dengan salah satu alasan, kemanusiaan (rasa iba).
Apabila nanti terwujud pemekaran Kukar menjadi 3 kabupaten (Kukar, Kutai Tengah dan Kutai Pantai), tentunya kelebihan pegawai ini akan memunculkan masalah serius.
Anggota DPRD, Saiful Aduar SPd mencemaskan tentang banyaknya pegawai pemerintahan di Kukar. Karena daerah pemekaran Kukar, tentunya tak akan memprioritaskan penempatan pegawai yang bukan berasal dari daerah pemekarannya. Lantas mau dijadikan apa Kukar setelah pemekaran nanti kalau dalam pemerintahannya kelebihan pegawai. Apakah bisa berjalan perekonomian sebuah daerah setingkat kabupaten bila masyarakatnya lebih banyak berstatus pegawai pemerintah? (
kon)
