DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Tiap Bulan Anggaran T3D 9 M

Tiap Bulan Anggaran T3D 9 M


Aksi demonstrasi T3D saat menuntut pembayaran gaji kepada Pemkab Kukar, beberapa waktu lalu (Foto: dian)
JUMLAH Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) atau disebutkan tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sudah menjadi “beban” anggaran daerah setiap tahunnya. Hingga akhir tahun ini Pemkab mendata jumlah T3D daerah ini lebih dari 9 ribu orang. Tidak saja itu, bahkan setiap bulannya pemerintah daerah juga harus menganggarkan dana untuk gaji pegawai honor daerah hingga mencapai sekitar 9 miliar rupiah.

Menyikapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekda) Kukar, M Aswin, bahkan pernah menyurati dan meminta kepada Kepala Dinas dan badan pemerintah di daerah ini untuk tidak lagi menerima T3D.

“Sejak tahun 2005, seharusnya Pemkab Kukar tidak lagi menerima pegawai T3D,” kata mantan sekretaris dewan Kukar ini, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pedoman Platform Anggaran (PPA) Perubahan 2008 di DPRD Kukar, Jumat pekan lalu.

Kendati telah dikeluarkan kebijakan menyetop penerimaan T3D, seperti diungkapkan Plt Sekda Kukar tersebut. Tapi mengapa jumlahnya terus membengkak dan pembayaran honornya terus memunculkan persoalan? Jawabnya adalah, sikap mental masyarakat Kukar yang cenderung punya tujuan ingin bekerja di pemerintahan (pegawai) dan lembaga pemerintahannya juga yang ikut andil memberi peluang untuk hal itu.

Apabila kenyataan ini tak disikapi oleh pemerintah daerah, bisa dipastikan dikemudian hari nanti akan memunculkan masalah. Ibarat bom waktu, masalah tenaga honor di daerah ini tinggal meledak.

Karena itu pemerintah daerah sangat perlu diingatkan supaya menghentikan penempatan (penerimaan) tenaga honor. Lebih-lebih bila melihat Kukar ke depan yang bakal berhadapan dengan pemekaran daerah (Kutai Tengah dan Kutai Pantai), maka persoalan tenaga honor sudah selayaknya disikapi. Bila tidak disikapi, dikuatirkan Kukar yang kelak daerahnya dimekarkan hanya dipenuhi oleh masyarakat berstatus pegawai, terutama di Tenggarong. Lantas apa jadinya perekonomian Kukar bila masyarakatnya pegawai melulu? (gu2n)