Bupati Kukar: Legislatif & Eksekutif Harus Serasi
Suasana Sidang Paripurna Istimewa Persemian pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD 2004 - 2009 (Foto: Dian) |
|
|
|
Sepanjang sejarah Kabupaten Kutai hingga saat ini menjadi Kutai Kartanegara belum pernah ada Pimpinan DPRD seorang Wanita, baru periode 2004-2009 ini terjadi, demikian pula di jajaran Pimpinan Daerah baru Ibu Dada Tua Tobu, SH Ketua PN Tenggarong yang dipimpin Wanita, mudahan ini tanda kemajuan kaum wanita daerah ini ke depan, demikian disampai kan Bupati ketika memberikan Sambutan dalam acara Peresmian Pimpinan DPRD.
Syaukani optimis terhadap peningkatan Kinerja DPRD periode ini, Pimpinan yang Senior, ketiganya sudah berpengalaman sebagai Anggota Dewan sebelumnya. Sebagian besar Anggota DPRD terdiri dari Generasi Muda sekitar 30 tahunan dan berpendidikan tinggi.
Bupati Drs. H. Syaukani HR MM menyampaikan Pidato Sambutan dalam acara Peresmian (Foto: Dian) | |
|
|
Ditambah lagi dengan adanya alat kelengkapan DPRD yang baru yakni Badan Kehormatan DPRD, yang bertugas mengawasi Anggota DPRD berdasarkan Kode Etik, Tentu akan lebih memacu kepada perkembangan yang lebih baik. Ini merupakan jawaban terhadap banyaknya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kemungkinan penyalahgunaan wewenang jabatan di kalangan DPRD
Dengan ditetapkan Tata Tertib DPRD yang didasarkan kepada PP 25 Tahun 2004 dan dikeluarkannya PP 24 Tahun 2004 yang akan dipedomani DPRD untuk menyusun Perda Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD saya yakin bahwa DPRD akan berjalan dengan baik dan masyarakat akan dapat melihat dan mengontrol kegiatan para wakilnya di Lembaga Legislatif yang terhormat ini, demikian ditambahkan Syaukani.
Lebih jauh harapan Syaukani dengan dires mikan Pimpinan DPRD yang diketuai Bahtiar Effendi, keserasian hubungan antara Eksekutif dan Legislatif di daerah ini akan terus terjalin dengan baik. Mengingat selama 5 tahun bersama DPRD yang dipimpin Pak Bahtiar hubungan itu sangat harmonis. Dengan harmonisnya hubungan beban dan masalah Pembangun an di daerah ini dapat di musyawarahkan dan diatasi secara bersama-sama.
H. Joice Lydia, Wanita Pertama sebagai unsur Pimpinan DPRD Kutai Kartanegara (Foto: Dian) | |
|
|
Dilain pihak Joice Lydia, Wakil Ketua DPRD dan Ketua DPD PDI Perjuangan Kabupaten Kutai Kartanegera menegaskan keserasian antara Eksekutif dan Legislatif jangan dicurigai dengan konotasi yang negatif. Yang dimaksudkan keserasian itu, adalah kesamaan kreteria dalam memandang Arah Kebijakan Pembangunan. Kreteria yang sudah disepakati dijadikan pegangan dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan Kebijakan yang telah ditetapkan.
Dalam menjalankan fungsi Kontrol Dewan terhadap pelaksanaan pembangunan misalnya kalau ditemukan kekeliruan harus disebutkan keliru, kalau aparat eksekutif salah ya salah, demikian pula bila legislatif salah yang eskutif berhak bilang salah. Saya berharap media ini juga harus jujur jika hasilnya baik dan benar jelaskan yang sebenarnya, tidak hanya yang jelek nya saja.
Pak Yusuf, demikian Ir. HM Yusuf AS biasa disapa, beliau berharap dengan keserasian itu, hendaknya masyarakat kita semakin terjamin ketenangannya, maju usaha ekonominya, meningkat pendapatnya, giat melaksanakan ibadahnya, sehingga visi masyarakat madani yang dicita-citakan dapat direalisasikan. (
001)
