Dewan : Seimbangkan Anggaran Pendidikan Fisik dan Non Fisik
Aksi demonstrasi guru honor dan guru T3D di DPRD Kukar, beberapa waktu lalu (Foto: murdiansyah) |
|
|
|
MENCERMATI besarnya anggaran untuk sektor pendidikan di daerah ini menjadi perhatian serius anggota DPRD Kukar, Saiful Aduar MPd. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan instansi terkait lainnya, agar memperhatikan keseimbangan porsi anggaran pendidikan fisik dan non fisik.
Seperti dikatehui, pemerintah Kabupaten Kukar telah sepaham untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD. Besaran alokasi tersebut didistribusikan untuk pembiayaan segala infrastruktur pendidikan di daerah ini, termasuk didalamnya insentif bagi sekolah dan guru, beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang tidak mampu. Selain itu alokasi tersebut juga untuk mem¬biayai pelatihan guru, pembangunan, dan perawatan sarana sekolah.
Namun, bagi Saiful, seperti dikatakannya, belum lama ini, pemerintah daerah dan instansi terkait hendaknya tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik pendidikan. Tetapi, Disdik juga harus memperhatikan pemberdayaan infrastruktur pendidikan non fisik, seperti pengucuran dana operasional sekolah tepat waktu, pelatihan bagi guru dan siswa, pemberdayaan Quantum Learning, serta kegiatan sekolah lainnya yang mendorong kreatifitas guru dan siswa.
Tidak hanya itu, Saiful juga mengungkapkan keperihatinannya terhadap kualitas riil lulusan siswa di Kukar yang dinilainya masih berada dipapan bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya prosentase lulusan siswa daerah ini yang diterima di perguruan tinggi luar Kukar, maupun lulusan SMP yang berhasil lulus ke Sekolah Unggulan.
Hal lain yang juga mendapat sorotan Saiful, adalah peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru yang masih belum mendapat porsi perhatian yang memadai. Dikatakannya, kurangnya perhatian pemerintah dan instansi terkait di daerah ini dapat dilihat dengan masih adanya nasib guru ataupun dosen yang meningkatkan pendidikannya (kuliah) terkendala dipersoalan beasiswa.
”Dan ini saya lihat sendiri ketika saya masih mengikuti kuliah S2 di Unmul, ada 2 orang dosen dari Kukar tidak diperkenankan untuk mengikuti mata kuliah lantaran tidak dapat membayar biaya kuliah,” ungkap Saiful.
Ini memang ironis. Ditengah upaya perbaikan pendidikan dan pembangunan mewujudkan Kukar sebagai Kota Pendidikan, ternyata peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari pengajar maupun siswa dan mahasiswa, terabaikan. Dan ini ”pekerjaan rumah” bagi pemerintah dan Disdik serta instansi terkait untuk membenahinya. (
gu2n)
