DPRD Gelar Workshop, Bedah Penegakan Hukum dan Korupsi
Pembinaan dan penegakan hukum dibedah dalam wokshop (Foto: murdiansyah) |
|
|
|
DPRD Kutai Kartanegara (Kukar)menggelar Workshop dengan tema Pembinaan dan Penegakan Aturan hukum. Acara di gelar di ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Selasa (16/12), mendapat antusias yang besar dari para peserta. Ditengah maraknya kasus hukum yang menimpa berbagai kalangan, baik itu para pejabat di lingkungan Pemkab Kukar, anggota DPRD hingga masyarakat terkait dengan kasus korupsi. Melalui Workshop ini diharapkan mampu membuka pengetahuan dan pemahaman tentang pembinaan dan penegakan hukum khususnya masalah korupsi.
Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim, yang disampaikan oleh Bambang Setiawan, menyampaikan tentang optomalisasi peran dan fungsi DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD. Akademisi dari Universitas Mulawarman, Prof Dr Sarosa, menyampaikan tentang peran DPRD dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Polres Kukar yang disampaikan oleh AIPTU Arief Budiman,SiK, memaparkan tentang sosialisasi tindak pidana korupsi.
Tego Yuwono Plh Sekwan mempertanyakan Perundangan Pusat yang kerap berubah-ubah (Foto: murdiansyah) | |
|
|
Kejaksanaan Negeri Tenggarong yang disampaikan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Maryanto SH, mengungkapkan tentang pemaparan hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan pencegahan hukum. Namun sayangnya narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat hadir untuk memberikan materi yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Namun demikian tidak mengurangi antusias dari para peserta workshop terdiri anggota DPRD Kukar, Kabag, Kasubag di Lingkungan Sekretariat DPRD, Kepala Dinas Instansi/Badan dan Kantor, Camat, Organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Pembukaan workshop langsung dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kab. Kukar DR Ir HM Aswin MM dalam kesempatan tersebut Aswin menyambut positif kegiatan ini.
Peserta nampak antusias mengikuti Workshop (Foto: murdiansyah) | |
|
|
Ketua DPRD Salehudin menyatakan bahwa melalui melalui workshop ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi para pelaksana kegiatan yang menggunakan dana APBD, khususnya DPRD dan aparatur pemerintah daerah untuk menghindari tindakan yang mengarah pada tindakan korupsi. “Para aparatur pemerintah maupun DPRD tidak perlu ragu apalagi takut, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena telah berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku,” kata Salehudin.
Melalui workshop ini juga diharapkan agar aparatur yang berkompeten dalan melakukan pengelolaan keuangan daerah, dapat menjalankan tugasnya tanpa dibayang-bayangi dengan tindakan korupsi. Sepanjang tetap berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak ada lagi kebocoran maupun penyimpangan anggaran yang akan merugikan keuangan Negara. (
pwt)
