Banjir Kukar, Pj Bupati Pertanyakan Kerja Kesbanglinmas
Ketua DPRD Kukar, saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan masalah banjir (Foto: murdiansyah) |
|
|
|
RAPAT koordinasi pembahasan penanggulangan masalah banjir yang terjadi dibeberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini digelar di ruang Panmus DPRD Kukar.
Rapat membahas penetapan status banjir, dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Salehudin, dan dihadiri Pj Bupati Kukar Sjachruddin, unsur Muspida, Kepala SKPD, Ketua Fraksi, serta Ketua Komisi DPRD.
Banjir dibeberapa kecamatan di daerah ini memang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Luapan dan ketinggian air telah merendam puluhan hingga ratusan rumah penduduk. Dari laporan masyarakat, ketinggian air diwilayah hulu Mahakam sudah melewati batas ketinggian. Bahkan ada suatu wilayah kecamatan yang terendam banjir hingga 2-3 meter.
Sebab itulah, rapat koordinasi digelar mendadak untuk menanggapi kondisi darurat diwilayah hulu Mahakam dan menentukan status, terutama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat pedalaman yang terkena musibah banjir.
Salehudin mengatakan, penetapan status dan upaya penanggulangan banjir memang sudah sangat mendesak. Tanggap darurat dari Kapolsek, Koramil, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak), Dinas Kesehatan, Kesbanglimas, Bappeda, aparat desa, aparat kecamatan, dan instansi terkait untuk mengatasi masalah banjir juga sangat diperlukan.
”Aktivitas masyarakat pedalaman benar-benar sangat tergangu dengan luapan air sungai Mahakam. Karena itu, mereka mohon bantuan berupa bahan makanan, air bersih, obat-obatan, dan bahan bangunan, untuk mengungsi dari genangan banjir,” ungkap Salehudin.
Sungai Mahakam Meluap
Keadaan cuaca yang memburuk dan hujan deras yang mengguyur, belakangan ini, setidaknya telah ikut menjadi penyebab meningkatnya luapan air sungai Mahakam. Akibatnya rumah-rumah penduduk yang berada dialur Mahakam terendam air.
Tampak Kepala Kesbanglimas, saat menghadiri rapat koordinasi di DPRD Kukar (Foto: murdiansyah) | |
|
|
Pj Bupati Kukar, Sjachruddin, mengharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bersama-sama menanggulangi masalah banjir di daerah ini. Selain itu, dia juga meminta Kepala Kesbanglimas untuk memberikan penjelasan secara kongkrit, nyata, dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan mengenai berapa kecamatan yang terkena musibah banjir.
"Instansi terkait harus mempunyai data kongkrit dan terbaru mengenai jumlah desa, penduduk, dan korban banjir di Kukar. Ini dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi, termasuk pertanggungjawaban dana, dan penetapan setatus daerah bencana,” ujar Sjachruddin.
Diakui Kepala Kesbanglimas daerah ini, kesulitan dalam memperoleh data dilapangan dikarenakan laporan dari Sakorlak, aparat desa, maupun aparat di kecamatan yang terkena musibah banjir belum seluruhnya masuk. Selain itu, dana yang kita butuhkan juga belum dapat trealisasi karena tersangkut birokrasi yang ada dan memerlukan Surat Keputusan (SK Bupati). ”Jadi pihak Kasbanglimas tidak dapat berbuat banyak dalam hal ini,” kata Darmansyah.
Menyikapi masalah banjir di wilayah hulu Mahakam, Marten Apuy, Anggota DPRD Kukar, mengatakan, penyebab banjir yang berkepanjangan di daerah ini dikarenakan kesalahan dalam pengelolaan lingkungan. Banyak faktor penyebab, diantaranya, banyaknya perusahaan tambang batubara yang tidak melakukan reklamasi dan reboisasi, tidak adanya Amdal dimiliki perusahaan, banyaknya pembukaan lahan perkebunan Kelapa Sawit, praktik illegal logging dan mining.
Selain kesalahan dalam pengelolaan lingkungan, banjir di hulu Mahakam, dikatakan Marten, juga diakibatkan banjir kiriman dari lintas kabupaten dan naiknya air pasang laut akibat tingginya curah hujan dan pemanasan global. ”Oleh sebab itu, kita harus memperbaiki (DAS) dan mencari solusi yang tepat agar banjir yang melanda Kukar bisa teratasi,” ujarnya.
Semua pihak dan instansi terkait diharapkan bisa memberikan solusi terhadap bencana banjir (Foto: murdiansyah) | |
|
|
Dalam rapat koordinasi, Pj Bupati mengharapkan, agar Muspida dan Pimpinan DPRD agar tanggap darurat dengan kondisi banjir di wilayah hulu Mahakam. ”Saya juga meminta kepada instansi terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar dalam penanggulangan banjir di daerah ini,” tegasnya. (
dian)
