Anggota Dewan Kukar Soroti Kerusakan Jalan Propinsi
Anggota Komisi II DPRD Kukar saat melakukan Kunjungan Kelapangan (Foto: murdiansyah) |
|
|
|
ANGGOTA Komisi II DPRD Kukar, Kamarur Zaman, menyoroti beberapa ruas kerusakan jalan menuju hulu Mahakam. Satu diantara jalan yang menjadi tinjuan, adalah jalan aspal menuju Kecamatan Muara Kaman yang hingga kini belum ada sikap serius pemerintah propinsi melakukan perbaikan.
Beberapa ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Muara Kaman dengan Samarinda tersebut telah lama dikeluhkan masyarakat pengguna jalan. Bahkan akibat kerusakan jalan itu jalur ekonomi masyarakat juga diakui oleh masyarakat setempat, terganggu.
Dari pantauan dilapangan, kerusakan tak hanya diakibatkan dari kualitas pembangunan jalan yang terkesan dibuat atau diperbaiki asal-asalan, tapi juga dikarenakan lalu lintas kendaran-kendaraan perusahaan dengan kapasitas muatan yang berlebihan.
â€Kami melihat kualitas jalan tampak sekali dikerjakan tidak profesional dan terkesan asal jadi. Akibatnya, tampak banyak jalan yang berlubang dan rusak parah, ditambah lagi dengan lalu lintas kendaraan perusahaan yang melintas dan kerapkali bermuatan melebihi kapasitas,†ungkap Kamarur.
Seperti diketahui, jalan yang menghubungkan Samarinda-Muara Kaman itu merupakan jalan propinsi. Dan hingga saat ini, perbaikan terhadap kerusakan jalan tersebut belum dilakukan oleh pemerintah. Hal ini yang juga menjadi keluhan masyarakat.
â€Keluhan terhadap jalan rusak tersebut sebenarnya seringkali disampaikan kepada pemerintah, bahkan wakil rakyat daerah. Namun, hingga kini belum ada penyikapan. Kami minta agar pemerintah lebih serius terhadap perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Muara Kaman,†ucap Martadinata, salah seorang warga desa, kepada wartawan.
Sementara itu, Kamarur sendiri yang langsung melakukan tinjuan terhadap kerusakan jalan, mengakui, banyak mendapat laporan dari masyarakat setempat, baik secara langsung maupun lewat telpon dengan kondisi jalan yang rusak parah dan rawan terjadi kecelakaan, itu.
â€Saya berharap kepada pemerintah agar jalan yang ada bisa segera diperbaiki. Demikian halnya, pihak perusahan yang menggunakan jalan, harus ada kontribusi terhadap perbaikan jalan. Atau alternatifnya, pihak perusahan membuat jalan sendiri dan tidak memanfaatkan jalan yang dibangun oleh pemerintah,†tegas politisi dari Partai Golkar, itu.
Tak hanya itu saja, Kamarur juga berharap agar pihak pemborong dalam melakukan perbaikan jalan dapat menjaga mutu dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Sebab, jalan yang ada merupakan program pemerintah untuk jangka panjang. Demikian halnya, keseriusan pemerintah propinsi dalam memperhatikan pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah-wilayah yang menghubungkan kabupaten dan propinsi sangat diharapkan. (
dian/gu2n)
