Anggota Dewan Tanggapi Aspirasi Tak Terakomodir
Suriadi, Ketua Fraksi PKS (Foto: hmsdprd) |
|
|
|
MENGETAHUI banyak aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), beberapa wakil rakyat di DPRD Kukar sampaikan protes kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPPD) agar melakukan evaluasi RAPBD.
Suriadi, Ketua Fraksi PKS, mengatakan, agar aspirasi masyarakat lebih diprioritaskan dalam penyusunan anggaran. ”DPRD yang lebih tahu dengan kondisi riil lapangan, hendaknya lebih peka dengan obyek pembangunan yang mendesak dan yang dapat ditunda. Itu sebabnya, kita sangat berharap TAPPD dapat kembali mengkaji aspirasi, baik itu menyangkut pembangunan fisik maupun bantuan sosial,” tegasnya kepada wartawan, belum lama ini.
Tak itu saja, ia juga mengingatkan, agar dalam penyusunan program dalam RAPBD tetap konsisten untuk kepentingan rakyat memperhatikan skala prioritas pembangunan suatu tempat.
“Ada jalan yang penduduknya tidak padat tetapi disemenisasi. Dan sebaliknya jalan yang padat penduduk diabaikan. Bahkan tak masuk dalam perencanaan. Ini kan namanya masih jauh dari skala prioritas yang kita harapkan,” terang Suriadi.
Hal senada juga diungkapkan Ayansyah, anggota dewan dari Fraksi Gabungan Benteng Kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan, banyak aspirasi yang masuk ke DPRD Kukar baik yang ditemukan saat reses maupun saat kunjungan kerja. Namun ironisnya, hanya sebagian kecil yang masuk dalam RAPBD 2010. Hal inilah yang membuat pertanyaan besar, ada apa dibalik perencanaan APBD 2010.
Menyikapi hal itu, Ayansyah, mengatakan, perlu ada rapat internal antara ketua-ketua fraksi DPRD dan unsur pimpinan tentang mekanisme pembahasan anggaran. “Harusnya ada kesepakatan dan keterbukaan menyangkut hal-hal yang diprioritaskan dalam kelanjutan program pembangunan. Jika ini sudah dilakukan dan secara internal anggota dewan satu suara, baru ada pembahasan dengan TAPBD .” (
dian/rmn/yeni/pwt)
