Puluhan Kades Ancam Tolak ADD 2010
Puluhan Kades Ancam Tolak ADD 2010 (Foto: Yeni) |
|
|
|
SEBANYAK 21 orang kepala desa (Kades) dari beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi Komisi III DPRD Kukar. Mereka mengadukan soal jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran (TA) 2010 yang turun drastis dari dua tahun terakhir yaitu 2008 dan 2009, Rabu (17/2)
Menurut Kades Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, Abjuansyah, informasi yang diperolehnya dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kukar, ADD 2010 paling tinggi sekitar Rp1,5 miliar untuk desa yang kategori besar.
Dikatakan Abjuansyah, jika hal itu benar maka jumlah tersebut sangat jauh dari anggaran untuk membiayai program perencanaan pembangunan desa yang bersumber dari ADD. Selain itu, pengurangan ADD akan berdampak pada beberapa kegiatan yang selama ini sudah dijalankan dengan baik oleh aparatur pemerintah desa.
“Penjelasan yang kami terima dari Bapemas, ADD 2010 hanya berjumlah Rp117 miliar. Ditambah Rp45 miliar yang bagi kami belum jelas alokasinya untuk apa saja. Sementara pada tahun 2009 lalu, desa kami mendapat Rp4,2 miliar, di mana Rp1,1 milair diantaranya sebagai luncuran ADD tahun 2008. Jumlah tersebut turun drastis padahal penurunan APBD 2010 hanya berkisar sekitar 15-20 persen saja dari APBD 2009,” kata Abjuansyah didampingi sejumlah kades seperti Kades Batuah: Johansyah, Kades Bakungan: Heriansyah.
Kades dari beberapa kecamatan di Kukar mendatangi Komisi III DPRD Kukar (Foto: Yeni) | |
|
|
Ia menambahkan, jika ADD 2010 benar-benar direalisasikan seperti itu, maka aparatur desa lebih baik tidak menerima ADD. Sebab, dampak yang timbul pada masyarakat sangat besar. “Pelayanan publik terganggu. Sebab Pemdes akan berhadapan dengan masyarakat yang selama ini menjalankan tugas di desa dan dibiayai ADD. Belum lagi bicara soal pembangunan infrastruktur desa pasti akan sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Padahal perencanaan di desa sudah dilakukan,”ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III, Awang Jacoub Luthman mengatakan sejak awal DPRD khususnya Fraksi Partai Golkar mendorong ADD setiap tahun meningkat. Jika kondisinya sekarang ini menurun, maka pihak yang berkompeten mencari solusi adalah eksekutif.
“Kami sangat setuju supaya ADD meningkat setiap tahun. Namun jka tahun 2010 ini menurun maka tanpa mengurangi kesepakatan yang sudah ada antara eksekutif dan legislatif, kami berharap agar pemerintah daerah bisa mengatasi masalah ADD itu sehingga tidak turun terlalu drastis,” kata Awang Jacoub Luthman usai memimpin rapat.
"Sejak awal DPRD mendorong ADD setiap tahun meningkat," kata Awang Yacoub (Foto: Yeni) | |
|
|
Dikatakan Awang, penurunan APBD 2010 sekitar Rp1 triliun memang membawa dampak pada semua bidang pembangunan Kukar. Karena itu, Awang mengajak seluruh Kades, DPRD, Pj Bupati datang ke Depertemen Keuangan RI untuk menuntut dana kurang salur sekitar Rp173 miliar yang belum dialokasikan. (
pwt)
