DPRD Sidak Distamen dan BLH Kukar
Anggota Dewan melakukan Sidak di Dinas Pertambangan dan Energi Kukar (Foto: Murdian) |
|
|
|
Menyusul banjir yang menggenangi ribuan rumah di Loa Ipuh, Tenggarong Kukar, Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan Sp, dan sejumlah anggota dewan melakukan inspeksi mendadak (sidak), ke Dinas Pertambangan dan Energi serta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kukar, Senin (5/4/2010).
Setelah menemui demo yang digelar BADAN Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dan LSM serta masyarakat yang terkena banjir, di Gedung DPRD Kukar, Marwan SP, Suriadi, S. Hut, Hayansyah, Isnaini, Arief Afrizal, Adji Dendy melakukan sidak ke dua intansi tersebut. Sehari sebelumnya Komisi I juga melakukan kunjungan ke daerah yang terkena banjir.
Di dua instansi ini tidak ada kepala badan atau dinas yang ada di tempat (Foto: Murdian) | |
|
|
Hal ini dilakukan karena dua instansi ini dianggap paling mengetahui proses beroperasinya perusahaan pertambangan di daerah ini. Instansi ini juga yang memiliki data atau informasi perusahaan. "Kita ingin mengetahui apakah instansi ini memiliki data-data perusahaan, sehingga bisa mengetahui apakan beroperasinya perusahaan tersebut yang menyebabkan banjir di daerah ini," kata Marwan.
Kedatangan Anggota Dewan ini, sempat mengejutkan pegawai di kedua intansi tersebut. Baik Dinas pertambangan maupun Lingkungan Hidup tidak nampak kepala dinas maupun wakilnya. Sehingga sempat menimbulkan kekecewaan bagi anggota dewan.
Isnaini menerima Dokumen amdal dari Kabid pengendalian dampak lingkungan kegiatan ekonomi Ir Asranie (Foto: Murdian) | |
|
|
"Seharusnya kepala dinas maupun pejabat yang berwenang harus selalu berkantor atau ada ditempat," katanya. Hal ini untuk mempermudah koordinasi bila terjadi hal-hal yang memerlukan penyelesaian sesegera mungkin.
Saat mengunjungi Dinas Pertambangan dan energi tampak sejumlah Kepala Bidang melakukan rapat membahas masalah peta pertambangan yang ada di daerah ini. Namun sayangnya ketika datang rombongan anggota dewan dan sejumlah wartawan media cetak, tidak diperkenankan untuk melihat pembahasan yang dimaksud.
"Kami hanya ingin mengetahui dimana posisi penampungan PT Tanito Harun, sehingga apakah benar menyebabkan banjir," Tanya Marwan. Namun sayangnya tetap tidak bisa dibuka secara langsung, dengan alas an sedang dikroscek antara data dari tingkat pusat. Sehingga sempat menimbulkan perdebatkan.
"Disinikan dinas pertambangan tentunya memiliki semua informasi pertambangan di daerah ini," ungkap Hayansyah. Namun demikian dewan tetap memberikan toleransi bagi dinas pertambangan untuk mempersipkan data-data ataupun informasi yang berkaitan dengan masalah ini, untuk menyampaikannya pada anggota dewan dalam pekan ini juga.
Demikian halnya di Badan Lingkungan Hidup, anggota Dewan hanya diterima oleh Kabid pengendalian dampak lingkungan kegiatan ekonomi Ir Asranie, karena kepala Badan lingkungan hidup tidak ada ditempat. Dan mendapatkan setumpuk dokumen amdal perusahaan yang beroperasi di daerah ini. (
pwt)
