DPRD Sampaikan Persetujuan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati 2005-2010
Wakil Ketua DPRD Kukar, Marwan SP (Foto: Murdian) |
|
|
|
LAPORAN Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2005-2010 disetujui DPRD Kukar pada rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Marwan SP MSi dan H Faturrahman.
Persetujuan yang dibacakan juru bicara DPRD Firnadi Ikhsan itu dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 170/SK-10/V/2010. Dalam persetujuan itu DPRD menyampaikan tanggapan yang meliputi beberapa bidang seperti strategi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, strategi memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, strategi peningkatan pembangunan teritorial, tanggapan terhadap pendapatan dan belanja daerah, tanggapan terhadap capaian dana perimbangan dan tanggapan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Tanggapan itu dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah Kukar.
Firnadi Iksan, Menyampaikan Persetujuan LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati 2005-2010 (Foto: Murdian) | |
|
|
Firnadi mengungkapkan beberapa contoh kebijakan pemerintahan daerah selama kurun waktu lima tahun yang kurang menggembirakan yaitu jumlah PNS dan T3D yang banyak tidak sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan. Karena itu DPRD minta Pemkab Kukar lebih memerhatikan kebutuhan riil serta melakukan penyebaran PNS dan T3D yang merata di seluruh wilayah Kukar.
Selain itu, DPRD juga minta kepada pemerintah daerah lebih konsisten dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan megembangkan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibanding dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Dalam merancang strategi pembangunan teritorial, DPRD menilai pemerintah daerah belum melakukan secara maksimal. Sebagai contoh pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak ketiga belum dilaksanakan sesuai harapan masyarakat karena belum ada payung hukum.
Pj Bupati Kukar Sulaiman Gafur dan Wakil Ketua DPRD kukar Marwan Sp (Foto: Romansha) | |
|
|
Pada bidang peningkatan SDM masih banyak ditemukan sekolah yang tidak layak. Sedangkan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah masih dominan bersumber dari dana perimbangan ketimbang PAD. Padahal potensi penerimaan PAD di Kukar cukup banyak namun belum digarap secara maksimal.
"Pemkab harus proaktif dalam menelusuri potensi penerimaan bagi hasil sumber daya alam dari pemerintah pusat," kata Firnadi.
Sedangkan terkait lingkungan hidup, DPRD berpendapat masih banyak perusahaan yang tidak mengelola lingkungan dengan baik misalnya pengelolaan B3 dan limbah B3 sehingga menimbulkan pencemaran pada lingkungan. (
MR)
