Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUA PPAS 2011 Ramai Interupsi
Paripurna Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUA PPAS 2011 Ramai Interupsi (Foto: Murdian) |
|
|
|
SIDANG Paripurna DPRD Kukar ke-7 tentang pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Platfon Pelaksanaan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011 sempat dihujani interupsi. Pasalnya, dalam rapat tertinggi di parlemen itu, tidak dihadiri Bupati dan Ketua DPRD Kukar, Senin (01/11).
Hal ini disesalkan sejumlah anggota dewan, karena dalam Sidang Paripurna, tentang pengambilan sumpah dan pelantikan Wakil Ketua DPRD Kukar yang digelar sebelumnya, Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf, dan Ketua DPRD Kukar H Salehuddin hadir.
"Pertanyaannya, kemana Wakil Bupati dan Ketua DPRD," tanya Sabir Nawir (Foto: Yeni) | |
|
|
Interuspi diawali Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kukar, Sabir Nawir. Ia mempertanyakan kenapa Ghufron dan Salehuddin yang sebelumnya memimpin rapat tidak hadir. "Pertanyaannya, kemana Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Padahal sebelumnya mereka hadir. Selain itu, kepala SKPD juga banyak yang tidak hadir," tanya Sabir.
Menurutnya, KUA PPAS merupakan roh dari penggunaan anggaran 2011. Sehingga pemerintah daerah, baik Bupati dan Wakil Bupati serta Kepala SKPD harus hadir dan menyimaknya. "Jangan sampai kita ribut-ribut pada saat pengesahan. Karena mereka (pemkab, Red) tidak menyimak rapat paripurna dewan," ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan yang didaulat memimpin sidang menjawab, Bupati Kukar, Rita Widyasari, sedang berhalangan hadir lantaran sedang menghadiri acara di Jakarta.
Sedangkan Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kukar berangkat ke Samarinda untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Penyerahan LHP BPK itu tidak dapat diwakilkan. Sehingga keduanya sudah jauh-jauh hari menjadwalkan acara itu," kata Marwan.
Pernyataan Marwan bukannya membuat suasana reda, namun justru mendapat berbagai tanggapan yang berbeda. Isnaini dari Fraksi Gerakan Hati Nurani Rakyat Indonesia (Gerhana) misalnya. Ia menganggap seluruh Kepala SKPD tidak serius dalam dalam menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kukar.
"Saya anggap seluruh Kepala SKPD tidak serius dalam melakukan pembahasan anggaran. Untuk itu saya menyarankan agar rapat paripurna ini kita stop," tegas Isnaini. Senada diungkapkan Ketua Fraksi Bintang Pembangunan Indonesia (BPI), Hayansyah.
"Kejadian ini (ketidakhadiran Kepala SKPD dan Kepala Daerah, Red) sudah sering terjadi. Kalau eksekutif tidak serius melakukan pembahasan. Lebih baik kita bubarkan saja rapat ini," ujar Hayansyah.
Didik Agung Eko Wahono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, juga angkat suara (Foto: Murdian) | |
|
|
Didik Agung Eko Wahono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, juga angkat suara. Ia mengaku, minimnya ketidakhadiran Kepala SKPD adalah salah satu sebab mengapa anggota dewan seringkali merasa dilecehkan. "Saya mau tanyakan, tingkat kehadiran SKPD itu juga harus 2/3. Sama seperti DPRD. Kalau tidak sampai, ya kita tunda saja," usulnya.
Sementara pendapat berbeda juga keluar dari mulut wakil rakyat lainnya. Seperti Sugiyanto (Fraksi Gerhana), Zainuddin Arhap (Fraksi Patriot Pancasila) dan Abdul Sani (Fraksi Golkar). Mereka bersikeras rapat paripurna harus dilanjutkan. "Ini persoalan rakyat. Jadi harus dilanjutkan," kata Sani.
Sehingga Sidang paripurna dengan agenda tentang pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Platfon Pelaksanaan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2011 tetap dilanjutkan. Masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangannya.
(
pwt)
