BPK Nilai Laporan Keuangan 2009 Kukar Disclaimer
BPK Nilai Laporan Keuangan 2009 Kukar Disclaimer (Foto: Yeni) |
|
|
|
UNTUK kesekian kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) tidak memberikan tanggapan atau disclaimer terhadap laporan keuangan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kukar, H Salehuddin, usai melakukan serah terima serah terima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kukar tahun 2009 di kantor BPK RI di Samarinda, Senin (1/11).
Menurutnya, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sempat disebut BPK paling parah pelaporan keuangannya. Yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Bagian Keuangan Pemkab Kukar dan Rumah Sakit (RS) AM Parikesit.
"Kedepan DPRD tetap bersikap tegas dengan melakukan MoU antara DPRD dengan BPK," kata Salehudin (Foto: Yeni) | |
|
|
"SKPD yang sempat disebut parah, Disdik. Katanya banyak pelaporan yang tidak disertai laporan pertanggungjawaban dan bukti. Sama juga RS AM Parikesit. Sistem pelaporannya juga disoroti. Sama juga di Keuangan (Bagian Keuangan, Red)," katanya.
Lantas, selain Disdik, Bagian Keuangan dan RS AM Parikesit, SKPD mana saja yang dinyatakan memiliki disclaimer? Ia mengaku belum mempelajari secara rinci. "Yang disebutkan hanya tiga saja," ujarnya.
Untuk Sekretariat DPRD Kukar, kata Salehuddin, laporan keuangannya dianggap cukup baik. "Saya sudah tanya ke Sekwan (Awang Ilham, Red). Kata Sekwan laporannya cukup bagus," katanya.
Ia menjelaskan, untuk Sekretariat DPRD Kukar, ia meminta BPK melakukan pemeriksaan lebih lama. "Waktu BPK masuk (memeriksa Sekretariat DPRD Kukar, Red), saya minta DPRD diperiksa lama. Hasilnya tidak mengalami masalah," ujarnya.
(Foto: ) | |
|
|
Kedepan kata Salehuddin, DPRD Kukar tetap bersikap tegas dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara DPRD dengan BPK. "Kita tegas. Jika tidak ada perbaikan-perbaikan maka kita yang akan melaporkan," katanya.
Ia mengingatkan, penilaian dari BPK merupakan tantangan Kukar kedepan. Pasalnya saat ini Kukar sudah dipimpin bupati definitif. "Ini tantangan buat Kukar kedepan. Mumpung ada bupati definitif, makannya APBD sekarang, kita coba secara ketentuan bagus, tepat waktu dan bagaimana cara memperbaki proyek-proyek dan lap[ran yang ada. (
pwt)
