Jelang pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2011, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) merasionalisasi anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Salah satunya melakukan sinkronisasi antara rencana kerja (Renja) dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD yang digelar Rabu (15/12) kemarin di ruang Badan Musyawarah (Banmus) Kantor DPRD Kukar.

Ketua DPRD Kukar, Salehuddin mengatakan, dalam pembahasan-nya, DPRD Kukar membagi dua kelompok kerja (Pokja). Pokja I diketuai Salehuddin dan Wakil Ketua Abdurrachman dengan melakukan pendalaman terhadap 25 SKPD. Sedangkan Pokja II dipimpin Wakil Ketua Marwan dan Mus Mulyadi yang mendalami 26 SKPD di ruang Fraksi Golkar.

"Tahun ini, dewan tidak hanya melihat kegiatan saja. Tapi melihat RKA SKPD. Apakah wajar atau tidak. Kalau wajar maka akan kita pertahankan dan dukung, tapi kalau tidak wajar, resikonya kita coret," tegas Salehuddin.

Menurutnya dengan adanya pendalaman seperti ini lebih menghemat uang negara. Sayangnya dalam pertemuan kemarin, semua SKPD malah tidak membawa RKA. Pasalnya utusan SKPD mengira pertemuan itu hanya berkaitan dengan penyampaian kegiatan.

"Ini 'kan lucu, masa SKPD belum siapkan RKA. Makannya kita skorsing. Padahal hari ini (kemarin, Red.) masih membahas belanja tidak langsung," katanya.

Sementara salah satu anggota Banggar dari PDI Perjuangan, Guntur mengatakan, pendalaman ini bertujuan melakukan sinkronisasi antara RKA dengan Renja SKPD. "Kita ingin tahu. Apakah sudah sesuai nggak dengan yang disampaikan bupati," katanya.

Ia menambahkan, hal ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJD) yang dibedah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lalu disesuaikan dengan visi dan misi Bupati yaitu Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja).

Sampai kapan pendalaman antara Banggar dengan SKPD berakhir? "Hal itu tidak bisa dipastikan. Yang pasti sampai SKPD include antara Renja dengan RKA," katanya.

Hingga berita ini diturunkan, terlihat kesibukan di kedua ruangan di DPRD Kukar itu. Pasal-nya setiap SKPD diminta mengan-tre layaknya membeli tiket. Setiap kepala dan utusan SKPD dipanggil satu per satu untuk menjabarkan item kegiatannya. (Pwt/Yn/Mr)