Seluruh Fraksi Soroti Realisasi APBD Tahun 2003
Para anggota DPRD Kukar saat mengikuti Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kukar terhadap Penjelasan (Foto: Dian) |
|
|
|
Setelah mendengarkan Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tentang Perhitungan APBD Kabupaten Kukar tahun 2003 pada Senin (27/09) lalu, tiga Fraksi DPRD Kukar menyampaikan pemandangan umumnya dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang ke-3, Kamis (30/09) kemarin.
Fraksi Golkar lewat pemandangan umum yang dibacakan Dedy Sudarya menyoroti beberapa kekeliruan terminologis antara waktu penyampaian serta Tahun Nota tersebut disampaikan. Sebagai Nota Penjelasan Perhitungan APBD tahun 2003, setidaknya Pemerintah telah menyampaikannya sebelum penetapan APBD tahun 2004, sehingga memungkinkan terbentuknya struktur APBD 2004 yang bernas.
Nota Perhitungan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan, rujukan serta referensi guna memaksimalisasikan target ke depan. Namun, Fraksi juga memaklumi kinerja pemerintah yang pada awal tahun hingga September tahun ini banyak terbentur kepada beberapa agenda atau skenario perpolitikan nasional, sehingga sedikit banyak mempengaruhi segala perencanaan yang telah disusun.
Beberapa pointer penting juga disampaikan dalam pemandangan umum ini, antara lain pemerintah perlu konsisten dalam menuliskan angka yang termuat dalam rencana maupun target realisasi penerimaan serta penggunaan anggaran, guna menghindari ekses kesalahan perhitungan dan kebingungan dalam mencermati nominal anggaran tersebut. Alokasi Dana Perimbangan yang tak seimbang dengan tercapainya realisasi anggaran pada pos Pendapatan Asli Daerah menjadikan daerah belum dapat maksimal merealisasikan dari jumlah total APBD tahun 2003. Padahal begitu banyak potensi daerah, khususnya Sumber Daya Alamnya serta kultur yang kaya dan mozaik, yang sepantasnya bisa memiliki imbas yang signifikan pada PAD.
Para tokoh dari OKP di Kukar turut mengikuti jalannya Rapat Paripurna ke-16 Kamis (30/09) kemarin (Foto: Dian) | |
|
|
Sementara Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicaranya Edy Mulawarman secara khusus juga menyoroti realisasi anggaran dan masih tergantungnya daerah pada dana perimbangan dari Pusat sedangkan kucuran dana perimbangan itu sering tidak tepat waktu. Hal itu tentu saja akan berimbas pada perencanaan yang telah disusun secara rapi.
Fraksi PDI-Perjuangan menyarankan agar pihak eksekutif benar-benar mengharuskan seluruh sektor yang ada menggunakan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang baku, sehingga tidak banyak terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari. Kutai Kartanegara juga seharusnya merancang master plan dalam bentuk pemetaan (mapping) rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan, sehingga terbentuk spesifikasi daerah kecamatan/desa sesuai dengan potensinya masing-masing. Misalnya kecamatan Kota Bangun dan desa Rimba Ayu untuk pertambangan Batu Bara, desa Semayang sebagai desa Perikanan.
Sedangkan Fraksi Amanat Keadilan Rakyat (AKAR) menyampaikan Pemandangan Umumnya yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Syaiful Aduar, S.Pd, menanggapi Nota Penjelasan Pemerintah tersebut dengan menyarankan agar pihak eksekutif perlu lebih arif melihat realita dan cermat membaca kondisi riil.
Hal tersebut terlihat dari realisasi APBD yang hanya sebesar 66,64%. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Efiseinsi serta disiplin anggaran juga tidak terlalu diterapkan pada sisi pengeluaran/belanja daerah. Sementara yang terjadi sekarang banyak pengeluaran insidentil yang tidak membawa kesejahteraan masyarakat.
Fraksi AKAR menyarankan agar eksekutif lebih memprioritaskan masalah kesehatan, dengan melengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai di RSU A.M. Parikesit. Banyak pusat pelayanan kesehatan (puskesmas) di beberapa tempat kurang mendapatkan perhatian yang serius. Sehingga diharapkan pemerintah segera menindaklanjuti masalahini sehingga kinerja di bidang tersebut dapat maksimal.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi AKAR juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, agar dalam menyambut dan mebghormati bulan suci Ramadhan, dapat menjaga iklim yang lebih kondusif dengan menertibkan serta menutup tempat-tenpat hiburan, sarana-sarana ketangkasan, tempat perjudian, miras, penjualan petasan dan tempat-tempat penjaja kenikmatan. (
hnf)
