Mendagri Legalkan ADB, Kukar Gawat
Suwarna Abdul Fattah, Gubernur Povinsi Kalimantan Timur (Foto: Kaltompost) |
|
|
|
Aksi damai dan gerakan moral massa pendukung H Syaukani HR mantan Bupati Kukar yang dilengserkan Gubernur Kaltim Suwarna AF -tanpa melakukan koordinasi dengan wakil rakyat di daerah- terus dan terus mengalir. Orasi tiada hentinya menggema di disuarakan massa di depan Kantor DPRD. Bila kekecewaan masyarakat tidak segera terobati melalui segera dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat dengan catatan memihak kepada aspirasi masyarakat Kukar, pengunjuk rasa mengancam akan terjadi tindakan anarkis.
Tidak ada jaminan, aksi demo yang selama ini aman dan damai, bisa saja berubah suasana yang tidak kondusif, bila Mendagri tetap melegalkan SK pengangkatan H Awang Dharma Bakti sebagai Pejabat Bupati Kukar.
Ancaman yang tampaknya tidak main-main itu dilontarkan puluhan perwakilan dari 18 kecamatan saat dialog bersama legislatif dan eksekutif di Ruang Panmus DPRD Senin 20 Desember kemarin. Kepada H Yusuf AS, Deddy Sudarya dan Rahmat Santoso - mewakili legislatif- dan Asisten I Drs H Husni Thamrin MM dari eksekutif, mereka menegaskan sejauh ini masing-amsing Korlap masih mampu mengendalikan massa untuk tidak berbuat brutal. Massa masih bersabar menunggu keputusan Mendagri yang tengah diperjuangkan delegasi yang dipimpin Ketua DPRD H bachtiar Effendi di Jakarta.
Menandatangani pernyataan sikap (Foto: Dian) | |
|
|
“Kami masih bersabar dan apabila keputusan pemerintah pusat teryata tidak memihak kepada aspirasi masyarakat di Kukar, kami tidak berani lagi menjamin kesabaran massa. Mungkin massa nekat melakukan tindakan anarkis,” ancam salah seorang Korlap.
Hanya satu kata, masyarakat menginginkan Syaukani tetap sebagai Pejabat Bupati, tidak diganti oleh seorang figur yang tidak dikehendaki rakyat Kukar. Kemarahan masyarakat ibarat api dalm sekam itu dicoba didinginkan HM Yusuf.
“Kami mohon saudar-saudaraku untuk bersabar. Saat ini delegasi yang dipimpin Pak Bachtiar sedang berjuang kembali menemui Mendagri. Jangan sampai aksi damai ini harus dinodai tindakan anarkis yang justru mempengaruhi kebijakan pusat yang ujung-ujungnya tidak ada keperpihakan sesuai apa yang selama ini aspirasi dan perjuang bersama-sama,” tutur Yusuf.
Pertemuan yang pertama (Jum’at 17 Desember), presentase keputusan yang akan dikeluarkan Mendagri, tambah Yusuf tampaknya sangat memperhatikan kondisi dan situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sat ini.
“Keputusan belum final, mudah-mudahan kebijakan yang diambil Mendagri nanti benar-benar bijak sehingga tidak terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan di Kukar,” ujarnya.
Penegasan serupa juga disampaikan Dedy Sudarya, aksi kekerasan hanya akan melemahkan argumentasi dihadapan Mendagri, yang akhirnya menyebabkan putusan yang tidak diharapkan. Langkah terbaik adalah menunggu dengan tenang hasil pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan Mendagri.
“Keputusan pusat sangat menentukan terjadi atau tidak anarkisme massal di Kukar. Dan tolong kepada legislatif untuk melaporkan ke pusat bahwa situasi massa di sini sudah meneceka,” sahut perwakilan masyarakt lainnya.
Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan massa tersebut, baik pemerintah maupun legislatif mengimbau, agar setiap elemen masyarakat yang datang berdemo untuk mampu menahan diri. Husni Thamrin yang mewakili pemerintah menegaskan, dukungan masyarakat terhadap Syaukani dengan mengadakan gerakan massal adalah dukungan yang sangat berarti, namun, bila mereka memang mencintai bapak Gerbang Dayaku itu, tentunya tidak akan mengambil sebuah langkah yang destruktif.
SYAUKANI TETAP BERKUASA
Sementara itu, Sekwan DPRD Ir HM Aswin MM yang terlibat dalam dialog menegangkan itu mencoba menenangkan masyarakat yang tampaknya sangat ketakutan kehilangan pemimpin yang mereka cintai.
Aswin mengatakan, karakter masyarakat Kutai tidak akan berjanji apabila tidak bisa menepati, karenanya doa dipanjatkan agar keputusan tetap memihak kepada aspirasi masyarakat di daerah ini. Meskipun dari luar ada anggapan terjadi dualisme kepemimpinan, namun situasi di Kukar masih berpihak kepada Syaukani.
Berbagai simbol pemerintahan seperti Kantor Bupati, Pendopo, Gedung DPRD serta Foto Syaukani masih terpampang baik di Kantor Pemerintah, di Kecamatan maupun di Desa. Semua simbol-simbol kekuasaan tersebut masih dikuasai Syaukani. Kemudian tidak satupun foto Syaukani diturunkan secara de facto Pak Kaning masih tetap Bupati yang memimpin Kutai Kartanegara dan secara de jure Awang Darma Bakti yang mendapatkan SK dan dilantik di Samarinda, bukan dilantik dan disaksikan masyarakat Kutai Kartanegara dan lebih penting lagi tidak dilantik di Kutai Kartanegara.
“ Awang hanya menjadi “Bupati SK” saja sedangkan bupati sebenarnya tetap Syaukani yang didukung hampir seluruh masyarakat Kukar,” tutur Aswin.
(GdR)
