Massa Pertanyakan Sikap Eksekutif
Husni Thamrin, Asisten I mewakili pihak Eksekutif mendukung Syaukani (Foto: Dian) |
|
|
|
Di berbagai media harian lokal, dilansir bahwa sikap pejabat eksekutif tidak sedikit yang mbalelo, tidak punya prinsip keberpihakan kepada Syaukani atau sebaliknya. Sikap eksekutif yang tidak kongkrit loyalitasnya terhadap pemimpinnya alias mencari ‘selamat’ itu juga dipertanyakan pengunjuk rasa.
Massa menghendaki eksekutif memiliki komitmen bersama terhadap perjuangan dan aspirasi yang saat ini tengah diperjuangkan untuk mendudukan kembali Syaukani sebagi Pejabat Bupati Kukar yang telah di kudeta Gubernur Kaltim Suwarna AF.
“Kita percaya terhadap komitmen dan perjungan legislatif, di satu sisi kita melihat sikap eksekutif yang tidak jelas memberikan dukungan. Bila perlu, mulai Sekda hingga Asisten tidka perlu ngantor,” tegas massa.
Dedy Sudarya, dan beberapa Anggota DPRD menerima Pengunjuk Rasa (Foto: Dian) | |
|
|
Keraguan pengunjuk rasa itu langsung ditepis Asisten I H Husni Thamrin MM. Ia menegaskan, pihaknya selaku perwakilan pemerintahan saat ini dengan tegas menyatakan kesamaan visi dan misi kepada legislatif. Eksekutif dan Legislatif adalah mitra sejajar dalam memperjuangkan pencabutan SK ADB di Mendagrii. Apapun langkah dan keputusan yang telah legislatif, eksrkutis tanpa ragu lagi selalu mendukung.
“Saat ini saya menajdi perwakilan pemerintahan dengan tegas mendukung kebijakan legislatif,” tutur Tamrin yang langsung disambut antusias massa.
Penegasan itu kembali Thamrin tegaskan kepada wartawan Garda Rakyat usai pertemuan, apa yang selama ini dilakukan eksekutif selalu sejalan dengan kehendak rakyat dan wakilnya dilegislatif. Bersama-sama memperjuangkan pencabutan SK ADB sebagai Caretaker Bupati di daerah ini. Pihaknya sedapat mungkin menjalankan amanah masyarakat sekaligus menjembatani aspirasi itu agar tidak terjadi tindakan anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Menanggapi pertanyaan Garda kira-kira upaya apa untuk mengatasi berbagai aksi demo yang tampaknya mulai tercium aroma anarkis apabila keputusuan yang diambil berpihak ke Tingkat I? Figur yang mulai dielus-elus masyarakat sebagai caretaker pengganti ADB itu kembali menekankan, pihaknya sedapat mungkin mengimbau agar masyarakat dapat bersikap tenang dan tidak melakukan tindakan kekerasan.
BIANG KELADI
Diterima diruang Rapat Panmus DPRD (Foto: Dian) | |
|
|
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD H Yusuf AS dan Dedy Sudarya kepada media ini menegaskan, perjuangan rekan-rekan mereka di Jakarta sampai saat ini terus berlanjut.
Meskipun telah ada informasi yang mengatakan SK ADB telah dicabut, pihaknya belum mengetahui secara pasti. Karena masih ada pertemuan lanjutan. Bahkan beberapa menit sebelum wawancara, pihaknya tidak mendapatkan keterangan pasti mengenai hasil pertemuan pada Jumat (17/12) lalu, semua masih belum jelas dan tidak memberikan jaminan kepada masyarakat.
Baik Yusuf maupun Dedi mengarisbawahi bahwa delegasi yang dipimpin Ketua DPRD H Bachtiar Effendi itu memperjuangkan pencabutan SK ADB. Sedangkan masalah caretaker sebagai pengganti ADB Awang, adalah urusan berikutnya.
“Perjuangan ini memang murni untuk mencabut SK pengangkatan ADB,” tegas Dedi yang juga Ketua AMPG Kukar ini.
Sedangkan mengenai adanya undang-undang yang melarang seorang caretaker untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dalam arena Pilkada, Dedi mengaku belum berpikir kearah itu, semua dapat saja terjadi, bisa Syaukani, Husni Thamrin atau figur-figur lain yang mesti sesuai tuntutan masyarakat.
Khusus mengenai posisi Syaukani di pemerintahan, apakah diusung sebagai caretaker atau tidak, pihaknya juga akan melihat kemungkinan itu diundang-undang yang ada. Apabila memungkinkan, tentunya tidak akan berpindah kelain hati, karena sesuai pula dengan tuntutan yang selama ini di dengungkan masyarakat.
(
GdR)
