Bupati dan Anggota Dewan Tinjau Rumah Dinas DPRD Kukar
Bupati dan Anggota Dewan Tinjau Rumah Dinas DPRD Kukar (Foto: Hamid) |
|
|
|
BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah Anggota DPRD Kukar Sugiyanto, Salehudin, Abdul Rachman, Suryadi dan Didik Agung Eko Wahono melakukan sidak ke komplek perumahan dinas DPRD yang berada di Jalan Pahlawan, Tenggarong.
Perumahan yang terdiri dari 64 bangunan dengan luas 120 meter persegi untuk tiap rumahnya, hingga kini masih belum ditempati. Anggota DPRD Kukar yang menolak tinggal di kompleks perumahan tersebut, karena belum lengkap fasilitas yang disediakan. Seperti sebagian besar air bersih dan listrik belum terpasang.
Nampak Anggota Dewan melihat kondisi dalam rumah (Foto: Hamid) | |
|
|
Lambatnya penyelesaian, kini, kondisi perumahan dinas yang dibangun di atas lahan 2 hektar tersebut banyak yang rusak dan terbengkalai. Seperti cat yang mengelupas, banyaknya tanaman liar, kaca jendela yang pecah, dan bahkan ada perlengkapan rumah yang digondol maling.
Saat meninjau salah satu rumah dinas, Rita pun kembali menanyakan mengapa Anggota Dewan tidak ingin menempati rumah dinas yang dibangun Pemkab Kukar sejak tahun 2004 tersebut.
"Kalau memang tidak mau, akan kita gunakan saja untuk perumahan pejabat eselon II. Sayang sekali kalau aset ini tidak kita manfaatkan. Kalau ada yang menggunakan, pasti rumah ini jadi lebih terawat," ujarnya.
Perumahan yang terdiri dari 64 bangunan dengan luas 120 meter persegi (Foto: Hamid) | |
|
|
Turut hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya kepala dinas PU didi Ramyadi, asisten I chairil ,SH, Kabag Humas pemkab, Kabag Humas DPRD, anggota Dewan Suriadi,S.Hut, didik Agung, salehudin S.Fil, Abdurahman.
Anggota DPRD Kukar Sugiyanto pun beralasan jika banyak rekan-rekannya lebih memilih tinggal di rumah pribadi masing-masing daripada di rumah dinas. "Karena biar bisa lebih dekat dengan rakyat," imbuhnya.
Maksud pemerintah membangun rumah dinas anggota DPRD untuk mempermudah proses kerja kesekretariat DPRD. Apalagi banyak anggota dewan berasal dari kecamatan kecamatan daerah pemilihan hingga membuat harus pindah kekota Tenggarong.
Terkait rencana perubahan peruntukan rumah dinas seperti yang diusulkan Bupati Kukar, menurut Sugiyanto pihak DPRD Kukar akan segera melakukan rapat paripurna untuk memutuskan apakah akan menempati perumahan tersebut atau tidak.
(
Hamid)
