DPRD Muaro Jambi , Pelajari Sikap DPRD Kukar Kelola Pertambangan
DPRD Kukar menerima Kunjungan dari DPRD Muaro Jambi (Foto: dian) |
|
|
|
BESARNYA APBD yang diterima di Kutai Kartanegara (Kukar) menarik perhatian DPRD Muaro Jambi untuk mengunjungi daerah ini. Berbagai pertanyaan dilontarkan untuk mengetahui lebih jauh sikap anggota DPRD Kukar, mulai dari pengelolaan pertambangan, APBD hingga masalah tapal batas.
Diterima Anggota DPRD Kukar Sugianto, Firnadi Ikhsan dan Hery Prasetyo, rombongan Komisi A DPRD Muaro Jambi di ruang Banmus DPRD Kukar, Rabu (25/5). Selain itu juga hadir bagian pemerintahan dan Dinas Catatn Sipil.
Rombongan DPRD Muaro Jambi (Foto: Dian) | |
|
|
Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi Irwansyah SH, menyampaikan keinginan besar dari DPRD Muaro Jambi untuk mengetahui banyak hal khususnya mengenai sikap DPRD Kukar terhadap berbagai masalah yang dialami di daerah ini. "Nama Kutai Kartanegara sudah sangat terkenal, sehingga kami sangat ingin mengetahui kondisi daerah ini," katanya.
Dikatakan, melihat APBD Kukar yang besar mencapai Rp 4,4 trilyun, tentunya sangat menarik perhatian. Dibanding Muaro Jambi yang tahun anggaran 2011 ini hanya mencapai Rp 600 miliar. "Tentunya hal ini perlu dipelajari lebih jauh lagi," kata Irwansyah.
Usai pertemuan, kedua daerah saling tukar cinderamata (Foto: dian) | |
|
|
Ketua Komisi A, Samsul Bahari juga mempertanyakan bagaimana Kukar melakukan pengelolaan pertambangan. Mengingat Muaro Jambi kini juga tengah melakukan aktifitas pertambangan. Sehingga nantinya tidak meninggalkan permasalahan. "Bagaimana DPRD Kukar mengatasi konflik antara perusahaan dengan warga," katanya.
Anggota Komisi III Sugianto, menyatakan bahwa DPRD Kukar menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya yakni melakukan penganggaran, pengawasan dan legislasi. "Setiap permasalahan yang di hadapi DPRD mengedepankan faktor keamanan dan kenyamanan, sehingga tidak menimbulkan gejolak ataupun perselisihan dengan masyarakat maupun perusahaan," kata Sugianto. (
pwt)
