DPRD Setuju Bahas Raperda Pengelolaaan Burung Walet, Usaha Perikanan dan Sistem Kesehatan Daerah
Salehudin, S.Fil menyerahkan pandangan umum fraksi Golkar ke pimpinan sidang (Foto: Yeni) |
|
|
|
PARIPURNA DPRD Kukar yang ke 6 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap tiga buah raperda, yaitu raperda izin usaha pengelolalan burung walet,usaha perikanan,sistem kesehatan daerah. DPRD bersepakat akan membahas ketiga raperda tersebut.
Sidang Paripurna yang di pimpin Wakil Ketua DPRD Kukar Marwan,SP,MM di gelar di Gedung PKM Tenggarong Seberang, Kamis (26/5).
Dalam pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan Salehudin, S.Fil mengungkapkan bahwa fraksi mendukung keberadaan ketiga raperda tersebut. Khususnya pada raperda pengelolaan dan burung wallet dan perikanan sebagai dasar bagi para pengusaha untuk bisa mengembangkan usahanya. "Sehingga ada dasar hukum yang jelas," katanya.
DPRD bersepakat akan membahas raperda pengelolaan walet, perikanan dan jaminan kesehatan daerah (Foto: Yeni) | |
|
|
Demikian halnya untuk raperda Bidang Kesehatan, dikatakan Salehudin merupakan poin penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Tidak ada kesejahteraan bila masyarakat masih kesulitan mendapakan pelayanan kesehatan," kata Salehudin.
Dari Fraksi PDI perjuangan yang disampaikan Didik Agung Eko Wahono, juga bersepakat bahwa ketiga raperda layak untuk dibuat. "Tentunya hal ini dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat umum," katanya.
Melalui Aini Faridah, Fraksi PAN menyatakan bahwa lahirnya raperda harus bisa diterapkan secara efektif dan efisien. Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maraknya usaha burung walet dan perikanan, sudah saatnya adanya penataan. "Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi daerah," katanya.
Mengenai sistem kesehatan daerah, ,melalui raperda ini, Fraksi PAN tidak ingin mendengar keluhan tentang pelayanan kesehatan. Aini mengungkapkan Fraksi PAN menyambut baik ketiga raperda ini.
Fraksi Patriot, melalui Wisdiyanto, mengharapkan ketiga raperda ini sangat tepat diterapkan. Sehingga ada kejelasan bagi para pengusaha. “Melihat wilayah Kukar dari hulu sampai ke hilir, potesi usaha wallet dan perikanan sangat menjanjikan,” katanya.
Ketua Fraksi PKS, Firnadi Iksan meminta gambaran yang utuh tentang raperda pengelolaan wallet (Foto: Yeni) | |
|
|
Ketua Fraksi PKS, Firnadi Iksan meminta gambaran yang utuh tentang raperda pengelolaan wallet. Mengingat sudah ada peraturan bupati yang mengatur tentang retribusi daerah tentang pengelolaan burung wallet ini. "Hal ini guna menghindari adanya peraturan yang tumpang tindih," katanya.
Demikian halnya dengan fraksi Demokrat yang disampaikan Max Donald Tindage, mengharapkan agar adanya raperda pengelolaan burung wallet dan perikanan agar dapat dikelola dengan tertib dan terkendali. “Sehingga memberikan dampak yg positif bagi para pengusaha,” katanya. (
pwt)
