Komisi II DPRD Kukar Gelar Pertemuan Dengan Forum Komunikasi Masyarakat Sebulu dan Tanito Harum
Komisi II Gelar Pertemuan Dengan Forum Komunikasi Masyarakat Sebulu dan Tanito Harum (Foto: Hamid) |
|
|
|
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Forum Komunikasi masyarakat Sebulu yang tinggal di sekitar tambang PT Tanito Harum, Komisi Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar hearing antara Forum Komunikasi Masyarakat Sebulu dan jajaran pimpinan Tanito Harum, Jum’at (22/7).
Pertemuan digelar di ruang Komisi II DPRD Kukar, dipimpin oleh Syahrani, SE. diungkapkan Wakil Forum Komunikasi Masyarakat Sebulu, bahwa manyarakat sangat resah akan dampak lingkungan operasional tambang batubara PT Tanito Harum. Selain itu banyaknya warga masyarakat yang masih menganggur dan belum terserap di PT Tanito.
Suasana pertemuan (Foto: Hamid) | |
|
|
Masyarakat kurang memahami masalah perijinan, dan tentang daerah yang akan dieksplorasi jika Sebulu dikatakan belum masuk dalam target lokasi produksi maka mereka dimohon agar lokasi di Sebulu untuk dilepas saja dan dibagi-bagi ke masyarakat. Karena masyarakat Sebulu selama ini tidak pernah dilibatkan dan hanya kena dampak lingkungannya saja.
"Untuk itu kami memohon kepada perusahaan untuk mempertimbangkan hal tersebut, dan forum telah berjuang secara terus-menerus dengan komunikasi yang sopan tapi belum direspon oleh perusahaan," katanya.
Perwakilan PT Tanito Harum, Sugiarto, mengungkapkan bahwa perusahaan berdiri sejak tahun 1981. Sebelum punya ijin PK2B dan pada tahun 1985 mulai beroperasi untuk clearing dan mulai penambangan tahun 1988 dan telah melakukan beberapa kali pelepasan tanah. "Dari 120.000 ha lebih dan saat ini hanya punya kurang lebih 35,000 ha dengan program jangka panjang," kata Sugiarto.
Lebih lanjut diungkapkan selama 28 tahun beroperasi, perusahaan telah berupaya untuk mengakomodir warga masyarakat setempat untuk menjadi pekerja di PT Tanito Harum. "Namun sekarang ini hampir setiap desa punya Forum-Forum tenaga kerja," katanya.
Syahrani memimpin pertemuan (Foto: Hamid) | |
|
|
Sementara itu Kepala Desa Sebulu, menyatakan sebetulnya masalah ini muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan. Banyak tambang batu bara beroperasi di daerah mereka tapi jalanan sampai sekarang masih jalan batu. "Sebulu selalu kalah untuk memperoleh dana pembangunan secara layak sebagai pembangunan untuk mengejar ketertinggalan masyarakat dan membuka akses jalan yang lebih baik," katanya.
Sehingga menuntut kepada pihak-pihak perusahaan untuk membagi keuntungan yang diperoleh sebagian untuk pembangunan daerah setempat mulai dari desa Sebulu Ilir, Sebulu Modern, Selerong, Segihan. “Masyarakat minta kepada perusahaan untuk diikutkan untuk mengelola sebagian usaha pertambangan PT tanito Harum,” katanya.
Diungkapkan sebagai contoh masjid di Kecamatan Sebulu sudah 10 tahun belum selesai dan selalu dicoret dari APBD di tingkat DPRD. Sementara Sebulu terdapat banyak perusahaan seperti Tanito dan Kinko. Kecamatan Sebulu menginginkan dapat dana pembangunan tidak hanya bersumber dari ADD, APBD tapi juga dari pihak luar yakni perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Melihat permasalahan ini, anggota Komisi II Syahrani, menyatakan sebenarnya sudah ada koneksitas antara pihak perusahaan PT Tanito Harum dengan Pihak Forum Masyarakat Sebulu. "Tinggal ditindaklanjuti dengan suatu surat kesepakatan untuk mengikat agar tidak ada satu pihak yang ingkar janji," katanya.
Dengan catatan pihak masyarakat memberikan data-data yang lengkap jika mereka meyakini bahwa daerah Sebulu hanya sedikit cadangan batu bara, sedangkan pihak Perusahaan juga harus melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen dei Pusat terkait dengan hal tersebut untuk pengambilan keputusan seperti diharapkan oleh masyarakat.
Sedangkan Arief Arizal juga menyatakan bahwa perlu ada surat penguatan dan pendampingan dari di DPRD agar Forum Masyarakat Sebulu dapat bertemu dengan pihak manajemen pusat, misal dari pihak Forum ada wakil 2-3 orang yang tau permasalahan dan biaya dari mereka atau ada pihak sponsor.
Khairil Anwar juga lebih menyakinkan bahwa penekanan sebagai pembelajaran politik kedepan bahwa perlu ada putra daerah yang mewakili wilayah Sebulu. "Untuk masalah pembangunan masjid tentunya dari masyarakat ada inisiatif untuk mendatangi perusahaan untuk minta bantuan dari dana CSR," katanya.
Baharuddin Demmu juga berharap ada komitmen dari Forum Masyarakat Sebulu tentang permintaan keterlibatan usaha dalam skala kecil, sedang atau besar. Untuk itu perlu didukung dengan surat atas nama pimpinan rapat ke Pimpinan Pusat kapan mereka menerima Forum 2-3 orang didampingi oileh anggota dewan komisi II dan jajaran manajemen PT tanito Harum Tenggarong. (
Hmd/pwt)
