Selasa, 16 Agustus 2022
Cari: 
Tentang DPRD
  Sejarah
  Tata Tertib
  Tugas & Wewenang
  Hak & Kewajiban
  Keanggotaan
  Fraksi
Alat Kelengkapan
  Pimpinan DPRD
  Komisi
  Badan Musyawarah
  Badan Anggaran
  Badan Kehormatan
  Badan Legislasi
  Panitia Khusus
Informasi
  Warta DPRD
  Informasi Publik
  Galeri Foto
  Agenda Kegiatan
  Pengumuman
Sekretariat DPRD
  Profil Sekretariat DPRD
  Tugas Pokok & Fungsi
  Struktur Organisasi
  Kontak Kami
Interaktif
  Jajak Pendapat
  Isi Buku Tamu
  Lihat Buku Tamu
Warta DPRD: Fraksi Golkar Tolak Pemekaran Kutai Pesisir
Fraksi Golkar Tolak Pemekaran Kutai Pesisir
dprdkutaikartanegara.go.id - 29/07/2011 11:28 WITA


Awang Yacoub memmpin pertemuan dengan warga Loa Janan yang menolak pemekaran (Foto: Hamid)
WARGA Loa Janan yang menolak pemekaran Kutai Pesisir,kembali mendatangi DPRD Kukar. Aspirasi ini diungkapkan perwakilan warga, kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat setempat, di ruang Panmus DPRD Kukar, Kamis (28/7).

Pertemuan warga ini diterima Ketua DPRD Awang Yacoub, Ketua Fraksi Golkar Salehudin, S.Fil, dan anggota Fraksi Golkar Kamarur Zaman, Abdurrahman, S.Ag dan lainnya.

Setelah mendengar paparan dari masing-masing perwakilan warga, Fraksi Golkar DPRD Kutai Kukar juga menekankan menolak secara tegas wacana pemekaran Kutai Pesisir. "Berdasarkan hasil kajian fraksi,disimpulkan Kutai Pesisir saat ini masih belum memenuhi syarat untuk dimekarkan," kata Awang Yacoub.


suasana pertemuan diruang banmus antara warga Loa Janan dengan Fraksi Golkar (Foto: Hamid)
Dikatakan, pemekaran wilayah pada hakikatnya adalah usaha untuk meratakan pembangunan, jika pemekaran wilayah hanya menguntungkan salah satu daerah dan merugikan daerah lain, maka hakikat dari pemekaran wilayah tidak akan tercapai. "Justru yang akan terjadi adalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan di daerah," katanya.

Ketua fraksi Golkar Salehuddin, S.Fil, usai menerima aspirasi Saleh mengingatkan bahwa pemerintah pusat sejak 2008 telah memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, artinya sampai saat ini pemerintah pusat belum akan mengabulkan semua hal yang berhubungan dengan pemekaran wilayah.

"Meskipun moratorium ini tak tertulis, namun realitasnya sejak 2008 kemarin tak satupun wilayah di Indonesia yang dimekarkan," katanya.


Aspirasi ini diungkapkan perwakilan warga, kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat setempat (Foto: Hamid)
Dikatakan, kebijakan ini menyusul laporan evaluasi pusat yang menyatakan bahwa 70 persen lebih hasil pemekaran adalah daerah miskin baru yang sangat tergantung dengan pusat. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan sebelum teriak-teriak soal pemekaran wilayah.

Ia menyarankan agar semua lapisan masyarakat lebih baik ikut berpartisipasi menyukseskan program Gerbang Raja yang baru berjalan. Fraksi Golkar mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Gerbang Raja, dengan segala potensi yang kita miliki. Fraksi Golkar sangat optimis Gerbang Raja akan memberikan hasil yang baik bagi kita semua. (pwt)

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kukar

Selamat Ulang Tahun Ke 43 AKBP HERI ROSENA SH,. S.I.K,.M.SI Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara
Fotografer: murdian   
Berita Lainnya
Ketua DPRD Ucapkan Selamat Kepada 1.225 Orang Napi Tenggarong dan Lapas Anak Samarinda Mendapat Remisi Pada HUT RI Ke 77 Tahun 2022 (16/08/2022)
Ketua DPRD Kukar Ikut Serta Dalam Gowes Bareng Dengan Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur (14/08/2022)
Letjen. TNI Richard T.H. Tampubolon Tinjau Pelaksanaan TMMD Di Desa Panca Jaya ,Muara Kaman (12/08/2022)
Rakor Persiapan Pemilu Serentak 2024, Ketua DPRD Berharap Kukar Tetap Selalu Kondusif (09/08/2022)
Pemkab Kukar Gelar Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih (08/08/2022)
Depan | Pimpinan DPRD | Keanggotaan | Fraksi | Komisi | Badan Anggaran | Badan Musyawarah | Badan Kehormatan | Badan Legislasi | Sekretariat Dewan

Copyright © 2004-2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Jl. Wolter Monginsidi, Tenggarong 75511, Kalimantan Timur

Telepon: (0541) 661180 | Fax: (0541) 661699