Giliran Masyarakat Dayak, Elu-elukan Syaukani
Massa dari masyarakat Suku Dayak mendatangi Kantor Bupati (Foto: dian) |
|
|
|
Kini giliran masyarkat Suku Dayak lengkap dengan pakaian kebesaraanya melakukan unjuk rasa. Memasuki hari yang ke sebelas aksi demo kali ini diwarnai insiden bentrokan antara massa dengan aparat keamaanan. Dikomandani masing-masing ketua adat, mereka berorasi di Gedung DPRD dan dilanjutkan ke kantor bupati. Dibawah pengawalan LPADKT (Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim), massa tiada hentinya mengelu-elukan H Syaukani.
Masyarakat Dayak baik laki-laki maupun perempuan, awalnya mendatangi kantor dewan. Setelah massa berkumpul, berjalan kaki mereka bergerak ke kantor bupati. Sebelum niatnya menyampaikan uneg-uneg terlaksana karena tidak tersedianya pengeras suara –perlengkapan sound system di pagi harinya masih ditahan apara keamanan- massa sempat bersitegang dengan pihak keamanan yang terus berjaga-jaga di halaman kantor bupati.
Di depan kantor bupati, orasi massa mengelu-elukan Syaukani (Foto: dian) | |
|
|
Bernada keras, massa mempertanyakan sikap aparat yang seenaknya menanggkap pengunjuk rasa bahkan main pukul. Mereka juga mengecam aparat yang merazia para pendemontrasi ketika memasuki Kota Tenggarong. Untuk diketahui, massa yang datang memberikan dukungan terhadap bupatinya Syaukani berasal dari berbagai kecamatan yang berjarak cukup jauh dari Kota Tengarong. Di tengah perjalanan menaiki sepeda motor, dihadang dan aparat terkesan mempersulit massa dapat bergabung dengan teman-temannya.
Sekitar 2 jam mereka berorasi dan tuntutan yang disampaikan sama dengan pengunjuk rasa dihari-hari sebelumnya. Tekad mereka hanya satu, mendudukkan kembali Syaukani dan mencabut SK pengangkatan Awang Dharma Bakti. Ditengah-tengah tuntutannya, sebagai masyarakat Dayak mengungkapkan rasa syukurnya memiliki pemimpin dan bupati seperti Syaukani.
Masyarakat Dayak mengaku mulai terangkat dari keterasingan setelah Syaukani menjabat. Lima tahun 1999-2004 pemerintahan Kukar dibawah kendali Syaukani telah membawa keberhasilan yang tidak pernah didapatkan bupati-bupati sebelumnya. “Kami tidak rela kalau bupatinya bukan Syaukani. Kami ingin hidup damai di Bumi Kukar bersama Syaukani,” teriak salah seorang Ketua Adat Dayak.
Di bawah terik matahari, kekecewaan terpancar jelas diwajah-wajah masyarakat Dayak. Kekecewaan yang teramat dalam begitu jelas karena penantian yang tak kunjung tiba. Kebijakan Mendagri yang ditunggu tak jua terdengar di telinga mereka.
“Sampai kapan SK Mendagri itu segera di cabut? Kami akan terus berjuang untuk mempertahankan Syaukani,” tuturnya.
Setelah puas dengan orasinya, massa kembali menuju Gedung DPRD. Hingga sore hari mereka masih menduduki kantor dewan.
PLIN-PLAN
Senada dengan ungkapan Made Sarwa, salah seorang aktivis demonstrasi menentang SK penujukan ADB, Petrus Jiu kepada Garda dilokasi menjelaskan, Tuntutan masyarakat termasuk Suku Dayak, kata Ketua LPADKT (Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim) Cabang Kukar Petrus Jiu meminta kejelasan sikap Mendagri, apakah mencabut atau justru tetap mempertahankan SK ADB yang kini di ditentang masyarakat.
Mantan petinju ini mengharapkan agar Mendagri tidak plin-plan terkesan mengulur-ngulur waktu yang pada akhirnya hanya akan mempermainkan perasaan masyarakat serta keberadaan wakil rakyat yang sampai hari ini masih berjuang di Jakarta.
“Apabila memang mereka memperhatikan masyarakat, kami minta agar tidak lagi mengulur waktu, beri kami kejelasan menerima ataukah menolak tuntutan kami ini,” kata Petrus.
Dirinya juga menjelaskan, selama beberapa hari melakukan aksi damai, pihaknya selalu mentaati aturan dan berusaha sedapat mungkin menjaga suasana damai, hal itu dibuktikan dengan mendatangkan langsung Kepala Adat Suku Dayak Kenyah langsung dari Kecamatan Muara Badak yang memberikan imbauan kepada warganya untuk melakukan aksi dengan damai.
Kepala Suku yang berbicara dalam bahasa ibunya itu juga menegaskan pendirian warga Dayak untuk tetap menginginkan Syaukani sebagai bupati. Bahkan tokoh yang disegani ini berkeingnan bertemu pemerintah pusat agar mereka yang disana dapat mendengar langsung aspirasi dan keinginan masyarakat Kukar terhadap siapa pemimpin yang dikehendakinya. (
GdR)
