Made: SK ADB Pemicu Perang Saudara
(Foto: ) |
|
|
|
Patut kita simak bersama munculnya statemen-statemen yang cukup mendirikan bulu roma. Teriakan ribuan demonstrasi yang terus berlarut-larut mengecam SK pengangkatan Awang Dharma Bakti (ADB) sebagai Penjabat Bupati, tidak segera direspon pemerintah pusat? Tidak dipungkiri akan terjadi perang saudara di Kukar. Paling tidak gesekan dan chaos yang akan mengganggu sendi-sendi pembangunan di daerah ini.
Hal itu diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi Golkar I Made Sarwa kepada Garda Rakyat Rabu ( 22/12) kemarin di ruang kerjanya. Mantan Dandim 0906 Kutai ini memprediksi teramat sulit mengakhiri berbagai gerakan moral yang setiap hari terjadi. Tampaknya kan terus berlanjut bila tuntutan masyarakat paling mendasar tidak pernah dipenuhi.
Keinginan mereka cukup jelas, meminta Mendagri segera menarik kembali pengangkatan SK ADB yang telah diusulkan Suwarna AF tanpa proses kompromi baik politik maupun koordinasi formal dengan DPRD Kukar.
“Apabila SK itu dicabut, maka berbagai aksi demonstrasi akan segera berakhir,” tegas Made.
Anggota Komisi I ini juga menegaskan, muncul salah persepsi dan informasi yang beredar di kalangan elit pemerintahan terhadap aksi damai masyarakat. Seolah-olah aksi massa yang kerap meneriakkan yel-yel hidup Syaukani itu diterjemahkan salah satu tindakan mempertahankan kekuasaan sang pimpinan di puncaknya. Padahal yang menjadi tuntutan adalah pencabutan SK penunjukan ADB.
“Masyarakat menuntut SK pengangkatan ADB dicabut karena tidak menginginkan menajdi bupati meski itu hanya 6 bulan. Siapa yang menjadi pejabat bupati sementara diganti figure yang lain atas persetujuan DPRD. Fgur itu tentu saja bukan Syaukani,” tegas Made.
Ketika disinggung mengenai kecilnya kemungkinan pencabutan SK Mendagri terhadap ADB dapat terlaksana atau kemungkinan ADB justru dikukuhkan sebagai Penjabat Bupati? Made Sarwa dengan nada berapi-api menegaskan, bila itu yang terjadi, tentu akan sulit mengharapkan suasana kondusif. Bahkan tidak bisa dipandang sebelang mata, akan terjadi perang saudara perang saudara. Masyarakat berbenturan dengan aparat bersenjata atau sesama masyarakat sendiri. Kemungkinan itu tentu saja sangat tidak diinginkan, karena hanya akan mendatangkan sebuah kehancuran.
SBSI MUNDUR
Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk, DPRD mengambil tindakan tegas dan melarang Ketua SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia) Kecamatan Muara Badak, A Kawilarang turun dalam kegiatan demo selanjutnya. Tindakan itu terpaksa diambil sesuai negosiasi dengan aparat, untuk menghindari bentrokan fisik mereka mesti keluar dari barisan demonstran.
Made Sarwa yang didampingi Anggota Komisi I H Faturahman menegaskan, pelarangan Kawilarang dan SBSI yang dipimpinnya dalam demo saat ini, adalah langkah untuk menjaga kemurnian perjuangan masyarakat yang menentang pengangkatan ADB. Kehadiran Kawilarang justeru hanya akan merunyamkan suasana.
“Kepada seluruh masyarakat yang merasa warga Kutai, silahkan untuk berdemontrasi dan memperjuangkan aspirasinya, namun Bapak Kawilarang kami minta untuk tidak memunculkan diri dahulu di depan aparat,” tegas Made.
(
GdR)
