DPRD KUKAR TUNTUT RASIONALISASI ANGGARAN KE DPR RI
"Kita punya inisiatif melakukan koordinasi mengenai proses penganggaran secara langsung ke bagian a (Foto: Dian) |
|
|
|
KETUA DPRD Kukar Awang Yacoub Luthman didampingi beberapa anggota yang tergabung dalam badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah secara bersama-sama melakukan konsultasi ke bagian anggaran DPR-RI.
Hal ini terkait dengan mekanisme pembahasan, serta hal-hal dalam rangka untuk meningkatkan APBD yang berpihak pada rakyat serta mengedepankan Azas kepatutan dan kelayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikatakan Awang Yacoub penyampaian aspirasi secara langsung seperti ini dirasa sangat epektif yang melibatkan beberapa kepala SKPD seperti Dinas Pertanian Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, dinas Perkebunan, Bapemas dan Pemdes, Bappeda dan Dispenda.
Awang Yacoub Luthman didampingi beberapa anggota yang tergabung dalam badan anggaran DPRD dan tim a (Foto: Dian) | |
|
|
Rombongan DPRD Kukar Jumat, (17/11) di terima di Gedung DPR- RI di Gedung Nusantara III, lantai II di ruang Badan Akuntabilitas keuangan Negara (BAKN). Rombongan hanya diterima Kepala Biro Analisa Anggaran APBN Setianto Nugroho didampingi Kepala Bagian Analisa Penempatan Negara dan Kepala Sub Bagian Makro sedangkan Anggota DPR-RI bagian anggaran tidak bisa menerima dikerenakan sedang melakukan rapat fraksi.
Awang Yacoub mengungkapkan bahwa konsultasi ini melibatkan dinas secara langsung, karena dinas yang ada dananya melewati APBN, salah satunya deplot KTNA yang ada di Tenggarong Seberang yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah pusat tapi dananya sampai sekarang belum diluncurkan ke daerah.
"Oleh sebab itu kita mempunyai inisiatif melakukan koordinasi mengenai proses penganggaran secara langsung ke bagian anggaran DPR-RI," ungkap Awang Yacoub.
Semua SKPD yang dananya ada yang melewati APBN di daerah sudah menyampaikan ke lembaga departemen masing-masing tapi ini sudah dirangkum dan kita serahkan secara langsung ke bagian anggaran DPR-RI untuk bisa dibahas pada rapat anggaran nanti.
Kukar dikenal sebagai daerah terkaya di Indonesia, dengan APBD mencapai Rp5,1 triliun dengan jumlah penduduk 630 ribu jiwa. Namun, daerah ini masih tinggi jumlah rakyat miskinnya. Hal ini terlihat dari jumlah penerima beras bagi rakyat miskin (raskin) tertinggi dibanding daerah lainnya.
Ketua Komisi I Guntur menyatakan pandangan banyak orang tentang Kukar sebagai kabupaten terkaya tid (Foto: Dian) | |
|
|
Ketua Komisi I Guntur menyatakan pandangan banyak orang tentang Kukar sebagai kabupaten terkaya tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah. "Jangan dipikir kami kaya. Kami kaya, tetapi wilayah kami luas," katanya.
Tentang luas wilayah ini, Guntur membandingkan Kukar dengan ibukota Jakarta. Menurutnya, luas wilayah Jakarta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kukar yang luasnya mencapai 27 ribu km2. Kukar itu 29 kali lipat luas wilayah Jakarta. "Itulah kenapa kami tetap butuh dana besar," ungkap Guntur yang merasa dana APBD sebesar 5 triliun masih dirasa kurang itu. (
Mr)
