DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Komisi IV Bahas Beasiswa dengan Mahasiswa

Komisi IV Bahas Beasiswa dengan Mahasiswa


Anggota Komisi IV melakuakn dengar pendapat dengan mahasiswa (Foto: Angga)
Komisi IV DPRD Kukar menggelar hearing dengan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kukar Peduli Dana Pendidikan (AMKPDP). Pertemuan ini digelar guna membahas persoalan Bantuan Dana Penunjang Pendidikan (BDPP) Kukar yang dinilai banyak kejanggalan.

Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin ketua Komisi IV, Ilyas Ibrahim didampingi Max Donald Tindage, Kamaruzaman, Siswo Cahyono dan Sukardi. Sedangkan dari pihak Kesra Setkab Kukar diwakili Kasubag PPOK (Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kesehatan), H Thohari S. Ag.



Mahasiswa kecewa karena pemberian beasiswa tidak transparan (Foto: Angga)
AMKPDP mengungkapkan bahwa beasiswa yang diterima mahasiswa tidak transparan dan sarat dengan manupulasi. Mahasiswa Fakultas Hukum Unikarta, Mujiono menyebutkan ada beberapa kejanggalan dalam proses penjaringan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. "Ada beberapa nama mahasiswa yang sudah tidak lagi kuliah tetapi masuk sebagai penerima BDPP 2011," katanya.

Hal senada diungkapkan mahasiswa Fakultas Hukum lainnya Jumain yang menambahkan Kabag Kesra Ibnu Hamdiansyah Muhtar menyebutkan mahasiswa Akademi Kebidanan tidak bisa mendapatkan BDPP, karena memiliki ikatan dinas dengan Dinas kesehatan. Tetapi kenyataanya ada tiga nama mahasiswa Akbid kukar yang masuk daftar penerima BDPP 2011.



Diharapkan pemberian beasiswa sesuai dengan prosedur (Foto: Angga)
Sementara itu, H Thohari S. Ag, menyebutkan verifikasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah ceklis administrasi dengan melihat keabsahan berkas pemohon dan juga kelengkapan berkas. Dalam verifikasi ditemukan banyak surat permohonan yang tertulis pada September, padahal pengumuman dilakukan Oktober.

Anggota dewan sendiri mengharapkan agar pemberian beasiswa ini dapat sesuai dengan prosedur. Sebagai penunjang biaya pendidikan mahasiswa, beasiswa benar-benar diberikan sesuai dengan sasaran, yaitu mahasiswa yang memenuhi persyaratan. "Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan dengan mahasiswa lainnya, karena sudah ada standarisasi yang digunakan," ungkap Max Donald Tindage.
(pwt)