Ketua HWK Muara Jawa Mohon Perhatian Suwarna
Kondisi Kutai Kartanegara yang selalu dilanda demonstrasi setiap harinya, menyebabkan keprihatinan mendalam dari kaum perempuan. Semestinya, keadaan ini segera dicarikan solusi dan sedapat mungkin diakhiri. Gubernur H Suwarna Abdul Fatah yang dituding sebagai pangkal masalah, hendaknya juga mampu melakukan sebuah introspeksi apakah keputusannya untuk mendudukkan Awang Dharma Bhakti sebagai Penjabat Bupati, adalah keputusan pintar dan membangun, atau hanya akan memciptakan instabilisasi di daerah yang terkenal aman dan kondusif ini.
Hal itu dikatakan Hj Magdalena AH Ketua HWK (Himpunan Wanita Karya) Kecamatan Muara Jawa, kepada dprdkutaikartanegara.go.id di Tenggarong, Jumat (24/12). Kendati keputusan pengangkatan Awang Dharma Bhakti telah sesuai undang-undang dan telah mendapatkan SK Mendagri, namun lebih baik lagi apabila Suwarna memperhatikan aspirasi masyarakat Kukar yang disampaikan dan dijembatani para wakil rakyat di DPRD.
Peninjauan terhadap keputusan yang mendudukkan Awang Dharma Bhakti sebagai penjabat Bupati penting dilakukan untuk menghentikan kondisi yang tidak kondusif, tidak ada jaminan apabila Awang tetap menjabat lantas kemakmuran akan datang di daerah ini. Bahkan dengan adanya berbagai demonstrasi, bukan tidak mungkin suasana di Tenggarong akan semakin kacau, bentrokan dan anarkisme selalu mengintai setiap aksi-aksi tersebut dilaksanakan.
Sebagai seorang ibu, Magdalena juga merasa prihatin sekali, apabila semua pihak masih berpegang pada pendirian semula. Kekerasan hati Suwarna yang disambut dengan berbagai demonstrasi bahkan aksi mogok para guru telah membawa kerugian yang tidak sedikit bagi daerah, demi menyampaikan aspirasinya pula seorang ibu guru tewas kecelakaan. Semua dapat dipandang sebagai sebuah ekses dari duduknya Awang di Kukar, meskipun hanya untuk waktu yang singkat.
“ Melihat berbagai kejadian ini saya sangat merasa sangat prihatin, dan meminta kepada Suwarna untuk melakukan introspeksi, jangan korbankan kepentingan seluruh rakyat Kukar hanya untuk segelintir orang saja,” tegas Magdalena.
Berbagai aksi yang terus menerus dilakukan hendaknya turut membuka mata dan hati pemerintah tingkat I dan pusat, masyarakat ternyata masih menghendaki Syaukani untuk duduk sebagai pimpinannya, tentunya bukan sebuah langkah yang baik untuk memisahkan Syaukani dari rakyat. Sebuah solusi hendaknya diambil secara tepat agar pandangan masyarakat dan elit politik dapat bertemu.
Magdalena juga meyakini, masyarakat yang berdemonstrasi itu tidak ada satupun yang ingin daerahnya rusuh, semua ingin kabupaten dengan kerajaan tertua di Indonesia ini tetap kondusif, caranya tentu dengan sebuah pembicaraan terbuka, saling mengalah, memberi dan menerima berbagai kepentingan yang ada. Buang jauh-jauh prasangka dan muatan pribadi, pentingkan masyarakat.
Kepentingan Rakyat
Senada dengan Magdalena, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, H Yusrani Aran menegaskan, yang perlu mendapatkan perhatian bukannya keabsahan pengangkatan Awang, namun apakah keputusan pengangkatan itu telah melalui dialog dengan masyarakat yang diwakili DPRD. Meskipun hanya menjabat selama 6 bulan saja, namun kepentingan masyarakat selalu ada.
“Lantas apakah Awang yang tidak dikehendaki dapat mengakomodir keinginan mereka? Kita tahu semua memang telah sesuai undang-undang, tetapi apakah sebuah pemerintah dapat berjalan apabila tidak ada rakyat yang mendukung?” ungkap Yusrani.
Wakil masyarakat dari Kecamatan Muara Kaman itu juga menegaskan, sesuai kenyataan yang ada, hampir seluruh warga Kukar menolak Awang sebagai penjabat Bupati, itu pula yang menyebabkan sepanjang demonstrasi berlangsung, tidak ada bentrokan horizontal terjadi, yang menghendaki Awang memang tidak sebanyak jumlah mereka yang menolak.
Ditegaskannya, meskipun sesuai undang-undang pula posisi penjabat bupati saat ini telah tepat, namun dalam era otonomi daerah seperti saat ini, langkah Gubernur dengan mendudukkan langsung orangnya di suatu daerah adalah langkah yang tidak pintar. Kentara sekali sikap untuk mempertahankan sentralisasi mulai dijalankan, padahala dengan otonomilah masyarakat kabupaten dan kota mencapai kemakmuran seperti zaman ini. (
rin)
