DPRD Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK Dengan Dinas, Instansi dan Kecamatan
DPRD Tindaklanjuti Pemeriksaan BPK Dengan Dinas, Instansi dan Kecamatan (Foto: Yeni) |
|
|
|
Menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan fungsinya sebagai pengawasan DPRD menggelar pertemuan dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Kukar.
Pertemuan diharapkan dapat menyelesaikan apa saja yang menjadi temuan BPK sehingga bisa ditindaklanjuti. Wakil Ketua Sementara Didik Agung Eko Wahono yang memimpin pertemuan bahwa perlunya sharing atau hearing bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga tuntas. "Untuk lebih menyelesaikan masalah ini,setiap komisi sesuai dengan bidangnya akan membahas dengan dinas yang berhubungan," katanya.
Beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Kukar Melakukan hearing dengan DPRD (Foto: Yeni) | |
|
|
Asisten III sutrisno, mengungkapkan BPK kembali memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kukar TA 2010.
Made Sutame mempertanyakan berapa dana atau kerugian yang dialami pemerintah daerah dari hasil temuan ini. "Atau yang belum dipertanggungjawabkan," katanya.
"Sebelum waktu yang ditentukan kita harus bisa selesaikan," kata Guntur (Foto: Yeni) | |
|
|
Sementara Salehudi,SFil, bagaimana kita menyikapi hal ini,DPRD melibatkan diri sebagai bentuk keseriusan untuk bisa menyelesaikannya. "Instansi yang terlibat untuk aktif dalam penyelesaian ini," katanya.
Guntur setiap ada laporan segera kita selesaikan,selanjutnya akan jadi disclaimer,kerjasama yang baik dalam persoalan ini. "Sebelum waktu yang ditentukan kita harus bisa selesaikan," katanya
Berharap bahwa di tahun yang akan datang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Kabupaten Kukar akan lebih baik dengan target mendapatkan opini WDP dari BPK di tahun 2012. Menurutnya, hal tersebut harus dicapai dengan kerja keras dari semua pihak terutama SKPD-SKPD di lingkungan Pemkab Kukar. (
pwt)
