DPR hingga Wapres, Telah Disambati
Perjuangan DPRD Kukar untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat menolak H Awang Dharma Bakti sebagai Pejabat Bupati Kukar tak kenal lelah. Perbagai cara, usaha dan terus berdoa selalu dilakukannya. Sudah tidak lagi terisisa pejabat pemerintah pusat –yang berkopenten mengatasi masalah ini- telah ditemunya. Terakhir DPRD membentuk Tim Pansus beranggotakan 11 orang ‘mengadu’ ke DPD, DPR dan MPR hingga Wakil Presiden RI Yusuf Kalla
Hasil kesepakatan Panmus Kamis, 23 Desember, DPRD membentuk Tim Pansus berjumlah 1 arang anggota ditambah Sekwan Ir HM Aswin bertolak ke Jakarta. Diantara mereka adalah Setia Budi, I Made Sarwa, Marten Apuy, Fatur Rahman, Irwan Mukhlis, Abdul Djabbar Bukran dan Edi Mulawarman. Setelah Tim Pansus terbentuk, hari itu juga dipimpin Wakil Ketua Hj Joice Lidya betolak dengan harapan besok harinya Jum’at 24 Desember, rombongan bisa langsung bertemu DPRD dan MPR RI.
“Untuk mengatasi krisis kepemimpinan di Kukar pasca diterbitkannya SK Mendagri pengangakatan Awang Dhrama Bakti, mulai dari DPR hingga Wapres telah kami temui. Tampaknya tiada pejabat pemerintah pusa yang tersisa lagi, semunya elah kami temui,” kata ketua DPRD Kukar H Bachtiar Effendi.
Pertama Tim Pansus temui Ketua DPD RI Ginanjar Kartasasmita. Panjang lebar Tim Pansus menceriatakan tiada hari di Kukar diwarnai demonstrasi. Aspirasi dan gerakan nurani masyarakat dari berbagai elemen menolak Pejabat Bupati ADB. Berbagai bentuk ancaman massa cukup menakutkan bila kebijakan Mendagri tetap dipaksakan. Ketua DPD ini memberikan saran kepada Tim Pansus untuk mengkondisikan 5 Anggota DPD Kaltim untuk menyurati Mendagri perihal persoalan yang tengah di hadapi Kabupaten Kukar.
Tanpa buang waktu lagi, Tim Pansus langsug melanjutkan pertemuannya bersama DPR RI. Karena Ketua DPR RI Agung Laksono tidak ditempat, rombongan di terima Komisi II. Seperti halnya ketika bertemu DPD, selain menceritakan aspirasi masyarakat dan kondisi saat ini di Kukar penuh penungunjuk rasa, Tim Pansus juga menyerahkan dokumen berbetuk CD menceritakan aksi-aksi demo mulai hari pertama pasca dualisme kepemimpinan hingga hari ke dua belas. Berbagai data yang dibawa itu menceritakan kondisi riil di Tenggarong sebagai bantahan situasi kondusif yang seringkali dikatakan Suwarna kepada wartawan nasional. Bagiamana aksi massa yang bahkan hadir dalam jumlah puluhan ribu atau berbagai indikasi kearah bentrokan hingga pada akhirnya bentrokan antara aparat keamanan dan pendemo yang mengakibatkan puluhan korban. Cara ini untuk mengetuk hati elit politik di pusat agar dapat berpaling perhatiannya kepada masyarakat di daerah ini. Untuk melengkapi presentasi itu, rombongan membawa berbagai data yang telah disusun dalam berbagai bentuk, mulai dari piringan CD maupun berbagi fhoto dan klipingan yang menceritakan berbagai babak dari demonstrasi masyarakat.
DPR RI mengaku jauh-jauh hari telah mengetahui bahkan terus mengikuti perkembangan di Kukar melalui media elektronik. Lautan massa yang menuntut dicabutnya SK Pengangkatan ADB terjadi setiap hari, telah memuncullkan keprihatinan DPR. Janji DPR, agar persoalan di Kukar tidak berlarut-larut dan segera terentaskan, akan memfasilitasi pertemuan antara Mendagri dengan DPRD Kukar.
Jadwal perjungan anggota legislatif memperjuangkan harkat dan martabat rakyat Kukar ini berlanjut hingga pertemuan ke MPR. Namun sayang, karena hari Jum’at –hari pendek- keinginan Tim Pansus untuk bertemu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid terkendala waktu. Kata salah seorang angggota Tim Pansus, rombongan hanya sejenak bertemu saat Hidayat memasuki mobil meninggalkan Gedung MPR.
“Bagus, persoalan di Kukar memang harus diberitahukan ke DPR maupun MPR,” kata Tim Pansus menirukan uacapan Nur Wahid ketika memasuki mobil.
Dalam waktu dekat, seperti yang telah dijanjikan DPR sesuai fungsi dan wewenangnya akan memanggil Mendagri untuk melakukan pertemuan bersama DPRD Kukar. Tentu harapan kita bersama bertemuan tersebut segera terlaksana sehingga persoalan segera terselesaikan. Tidak ada lagi aksi demo atau lautan massa menyuarakan aspirasi. Dan harapan itu bukan hanya sekedar pertemuan namun lebih kepada kebijakan yang perpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan pemakssan dan bukan kebijakan sentralistik.
(
GdR)
