Hujan Peryataan Sikap, Thamrin Gantikan ADB
Ketua KNPI Dardiansyah menyerahkan lima tuntutan Hasil Konggres P&R (Foto: dian) |
|
|
|
Setelah Kongres Pemuda&Rakyat KNPI Kutai Kartanegara usai, perwakilan dari berbagai unsur masyarakat memasuki Ruang Panmus DPRD. Bersama anggota, mereka melakukan dialog maupun tukar pendapat untuk menentukan langkah kongkrit bersama sebagai upaya perjuangannya yang belum berakhir. Rapat terbuka ini langsung dipimpin Ketua DPRD H Bachtiar Effendi –kendati kurang sehat- dan didampingi masing-masing Wakil yakni HM Yusuf AS dan Hj Joice Lidya.
Langkah alternatif yang dikeluarkan DPRD Kukar untuk menyelesaikan krisis dualisme kepemimpinan di Kukar, adalah merekomendasikan nama Asisten I H Husni Thamrin menggantikan H Awang Dharma Bakti (ADB). Pertimbangan DPRD mengusulkan Husni Tamrin karena dipandang memiliki kepangkatan yang cukup senior di lingkungan pemkab. Bahkan bidang yang ia tangani Asisten I saat ini sesuai jabatan barunya (bupati) yakni hukum dan aparatur pemeriantahan.
Penunjukkan nama Husni Tamrin yang telah direkomendasi DPRD ini sekaligus memupus isu yang telah berkembang bahwa Sekkab Kukar H Eddy Subandi sering disebut-sebut bakal menggantikan ADB. Pergantian Pejabat Bupati yang ditawarkan ini juga bentuk keinginan dan aspirasi masyarakat Kukar yang tidak menghendaki alias menolak kepemimpnan ADB. Bachtiar merasa optimis seperti keyakinan perjuangan rakyat Kukar yang terus membara, bahwa usulan nama pengganti ADB tersebut diterima Mendagri dan bakal berhasil. Numun Bachtiar memberikan cacatan, keberhasilan itu apabila dibarengi komitmen oleh kedua belah pihak, diantaranya gubernur karena rekomendasi itu sesuai mekanisme dan UU yang berlaku.
Alternatif mengusulkan Husni Tahmrin itu akan diwujudkan, tambah Bachtiar setelah terjadi kesepakatan bersama Mendagri untuk merivisi SK yang telah dikeluarkannya. Mendagri merivisi nama ADB, begitu juga DPRD akan merivisi SK pengukuhan H SYaukani. Dalam dialog di Rung Panmus yang penuh sesak, diungkapkan juga oleh Bachtiar, Tim Tehnis dari pusat utusan Mendagri akan terjun langsung melihat situasi dan kondisi di Kukar. Meskipun selama ini Mendagri telah mendengar laporan dan kedua belah pihak baik dari Gubernur maupun DPRD Kukar.
“Tim dari Mendagri sudah berada di Kaltim, kapan berada di Tengarong, bukan lagi kewenangan DPRD,” kata Bachtiar.
HUJAN PERYATAAN SIKAP
Sebagai bentuk keseriusan perjuangan masyarakat Kukar untuk tetap tolak kepemimpinan ADB, tidak hanya dimanisfestaiskan melalui demo setiap hari. Ketua maupun kepala masing-masing massa membuat peryataan sikap yang ditujukan kepada Presiden RI. Di Hari itu, satu persatu mereka menyerahkan naskah tertulis Peryataan Sikap kepada Bachtiar. Peryataan sikap tersebut mulai dari aspirasi kelompok RT hingga unsur aliansi parpol. Sebelum diserahkan, peryataan sikap terlebih dahulu dibacakan dan disaksikan massa yang memadati Ruang Panmus. Secara keseluruhan, tuntutan mereka tetap satu dan sama yakni Tolak ADB, Mendagri diminta merivisi SK yang telah dikeluarkannya dan ‘mengutuk’ keputusan Gubernur Kaltim Suwarna. Hujan peryataan sikap itu juga disaksikan sebagian besar anggota DPRD Kukar.
(
GdR)
