PEMKAB KUKAR MELAKUKAN BEDAH KASUS UNTUK MENDAPATKAN WTP dari BPK
Pemkab Kukar melakukan Persentasi Hasil Pemeriksaan LKPD (Foto: dian) |
|
|
|
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan Persentasi Hasil Pemeriksaan LKPD Kukar di hadapan Badan Pemeriksa Keuangan Repulik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jakarta di Le Meridien lantai 2 Ruang Puri Asri 2, Jln Jendral Sudirman Jakarta, Sabtu (6/10)
Hadir anggota VI BPK-RI Dr.H Rizal Djalil, BPKP Prof Edi Mulyadi,M.Si, Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Kalimantan Timur, Sri Haryoso Suliyanto, Bupati Kukar, Rita Widyasari¸S.Sos,MM, Wakil Bupati Kukar, Muhammad Gufran Yusuf SH, Ketua DPRD Kukar Ir H. Awang Yacoub Luthman,MM, Plt Sekretaris Daerah Darmansyah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten, dan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab Kukar
Melakukan presentasi, simulasi dan bedah kasus (Foto: dian) | |
|
|
Bupati Kukar Rita Widyasari menyatakan akan bekerja keras dalam memperbaiki pengelolaan keuangan sampai tercapai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika jajaran Satuan SKPD mau responsif, transparan dan memiliki persepsi yang sama dengan bupati.
Bupati Kukar Rita Widyasari,S.Sos bertekad pemkab yang dipimpinnya harus mendapatkan WTP dari BPK. Tekadnya itu disampaikanya dihadapan anggota VI BPK-RI dan BPKP di Jakarta, beliau meminta seluruh SKPD yang ada dikukar secara bersama –sama melakukan intropeksi diri sekaligus membedah, meneliti dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk disampaikan kepada pemeriksa eksternal, dalam hal ini BPK
Dihadiri seluruh kepala SKPD Kukar (Foto: dian) | |
|
|
Menurutnya, sudah tiga tahun anggaran Pemkab Kukar mendapat opini paling rendah atau Disclaimer dari BPK. Ini karena LKPD yang dibuat selama ini belum maksimal terutama dalam menggambarkan pertanggung jawaban penggunaan keuangan maupun pengelolaan aset daerah. Ke depan Rita tidak ingin kita kembali mendapat opini Disclaimer.
"Opini Disclaimer menggangu upaya pencitraan daerah yang kita lakukan selama ini. Disamping menunjukkan masih lemahnya kinerja kita dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat," Ujarnya
Secara bersama-sama seluruh kepala SKPD dihadapan BPK dan BPKP dan lebih fokus dan profesional dalam membuat LPj. “Baik dari sisi penggunaan anggaran maupun pengelolaan aset secara benar dan tepat waktu, jika ada titik lemah harus segera diperbaiki, ini saya lakukan tidak lain agar kukar bisa meraih WTP pada waktu yang akan datang ” Tegas Rita
(
Mur)
