Warga Kedang Ipil Tunggu Aliran Listrik
Anggota komisi II lakukan pertemuan dengan warga desa di Kota Bangun (Foto: Pwt) |
|
|
|
LIMA Kepala Desa di Kecamatan Kota Bangun berkumpul di Balai Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun, Sabtu (13/10). Terdiri dari Kepala Desa Kedang ipil, SP 5, SP 6, Benua Baru dan Desa Sedulang.
Hal ini dilakukan karena adanya kedatangan anggota Komisi II DPRD Kukar yang ingin melihat langsung kondisi di desa tersebut. Terdiri dari Khairil Anwar, Syahrani, Puji Hartadi dan Arief Afrizal, serta didampingi oleh kontraktor perencana pembangunan jalan. Selain melakukan pertemuan juga melihat secara langsung jalan penghubung antar desa yang kondisinya kurang layak.
Kades Kedang Ipil Sartin mengungkapkan bahwa yang paling diperlukan warga sekitar adalah jalan penghubung antar desa serta penerangan. "Sampai saat ini kami belum menikmati aliran listrik, hanya tiangnya saja yang sudah terpasang sejak lama," katanya.
Diharapkan dengan berjalannya program Gerbang raja yang sudah memasuki tahun ketiga, warga Kedang ipil dan sekitarnya bisa segera menikmati jalan penghubung antar desa dengan nyaman, serta aliran listrik. "Semoga ditahun 2013 ini bisa direalisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kecamatan Kota Bangun ini," katanya.
Warga Minta Jalan Penghubung Antar Desa dan Penerangan (Foto: Pwt) | |
|
|
Menjawab keinginan warga ini, anggota Komisi II DPRD Kukar Khairil Anwar menegaskan bahwa bahwa anggota DPRD pada saat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama atau dengan dukungan anggota lainnya. "Sehingga tidak melihat darimana partainya," katanya.
Dikatakan bahwa angota dewan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya, oleh karena itu diharapkan masyarakat juga proaktif untuk terus berkoordinasi dengan anggota dewan mengenai usulan-usulan program yang diinginkan.
Masyarakat juga proaktif untuk terus berkoordinasi dengan anggota dewan (Foto: Pwt) | |
|
|
Hal senada diungkapkan Puji Hartadi bahwa perlu ditingkatkan komunikasi antara aparat desa dengan anggota dewan baik yang mewakilinya ataupun tidak. Sehingga kebutuhan masyarakat bisa direalisasikan baik itu dibidang infrastruktur, perkebunan, pertanian, peternakan dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Arief Afrizal juga mengungkapkan perlunya kerjasama dan koordinasi antara masyarakat, dengan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan pembangunan. "Jika ada kejanggalan dalam pelaksanaannya silahkan langsung laporkan ke anggota dewan untuk di sidak dan tindaklanjuti, kita ingin masyarakat lebih kritis kepada pemerintah sehingga kita bisa mendapatkan pembangunan yang ideal," katanya.
(
Pwt)
