Pemkab Kukar Raih Status WTP
 Ketua BPK RI Rizal Djalil, menyerahkan hasil pemeksaan BPK dengan hasil opini WTP (Foto: dian) |
|
|
|
Pemkab Kukar berhasil meraih hasil laporan keuangan 2012 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini diungkapkan Ketua BPK RI, Dr H Rizal Djalil kepada Bupati Rita Widyasari dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kukar, Senin (8/7).
Penyerahan hasil audit BPK tersebut diserahkan langsung Ketua BPK RI Rizal Djalil, mengucapkan selamat kepada Pemkab Kukar atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI. Dengan diraihnya predikat opini WTP ini juga menjadikan Pemkab Kukar sebagai kabupaten/kota satu-satunya di Kaltim yang meraih predikat WTP. "BPK berdasarkan UU berkewajiban memberikan opini untuk terhadap pengelolaan keuangan. Tahun ini kami memberikan predikat Opini WTP," kata Rizal Jalil saat menyampaikan laporannya.
 Paripurna Istimewa DPRD Kukar dengan Agenda Penyampaian Laporan BPK RI (Foto: dian) | |
|
|
Setelah selama 6 tahun berturut-turut, Pemkab Kukar hanya meraih predikat atau opini 'Tidak Memberikan Pendapat' atau Disclaimer dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Pemkab Kukar akhirnya bisa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI untuk tahun anggaran 2012.
Menurut dia, ini merupakan hari yang bersejarah, dimana penilaian tersebut dalam konteks perbaikan tata kelola keuangan. Pemkab Kukar berkali-kali mendapat opini disclaimer dan tahun ini Kukar mendapat opini WTP. "Diharapkan agar opini WTP ini dapat dipertahankan secara terus menerus, kalau tidak hati-hati bisa turun," katanya.
Namun demikian, BPK merasa yakin atas kepemimpinan Bupati Rita opini WTP ini bisa dilakukan dan dipertahankan. Kenapa WTP ini bisa dicapai jelas Rizal dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) berkali-kali dilakukan pembinaan dan secara teknis BPKP memberikan bimbingan khusus, dengan menurunkan 20 orang yang di datangkan dari Jakarta. "Hal ini merupakan hasil kerja keras semua perangkat daerah, SKPD, DPRD Kukar, dan pemeriksaan keuangan ini dilakukan selama 60 hari, dan saya katakan di Kaltim baru Kukar yang mendapat opini WTP," jelas Rizal.
Ia juga mengatakan tahun ini dalam hasil penilaian keuangan, Kukar juga pertama kalinya tepat waktu dalam pelaporannya. "Biasanya molor hingga enam bulan, tapi tahun ini Kukar pertama kali tepat waktu, semoga tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan," katanya.
Sementara itu Bupati Rita mengatakan opini WTP ini sungguh merupakan sejarah bagi kabupaten Kutai Kartanegara. "Mimpi saja saya tidak berani, namun hari ini merupakan hari yang bersejarah atas opini WTP, dan saya mengucapkan terimakasih dan memberikan penghormatan kepada Kepala BPK RI Rizal Djalil yang menyerahkan langsung hasil pemeriksaan keuangan pemkab Kukar 2012," katanya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI total pendapatan Kukar 2012 mencapai Rp6,1 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp227 miliar, belanja modal pada tahun anggaran 2012 yang cukup signifikan dalam karena mencapai 40% dari total dana APBD dan ini sangat sangat signifikan.
"Yang paling mengembirakan adalah belanja pegawai Kukar 29,2% dan ini sangat rasionalitas. Ini jelas bagus karena ada kabupaten/kota lainnya di Indonesia yang belanja pegawai mencapai 65% dari total APBD," ucapnya sambil mengatakan Bupati Kukar Rita Widyasari harus mempertahankan Opini WTP.
(
Pwt)