DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUA PPAS APBD P 2013

Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan KUA PPAS APBD P 2013


sidang paripurna DPRD ke 4 yang dipimpin oleh Plt Wakil Ketua DPRD Baharuddin Demmu (Foto: Romansha)
DELAPAN Fraksi DPRD Kukar memberikan pandangan umum terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2013 dalam sidang paripurna DPRD ke 4 yang dipimpin oleh Plt Wakil Ketua DPRD Baharuddin Demmu didampingi Trisno Widodo, di ruang sidang utama, Selasa (17/9).

Hadir dalam paripurna Wakil Bupati Gufron Yusuf dan jajaran SKPD, muspida dan musikab. Diawali fraksi Golkar yang menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh Junaidi. Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa melihat struktur pendapatan yang disusun pemerintah daerah dalam APBD P cukup menggembirakan. Dilihat dari kenaikan target pendapatan yang meningkat hingga mencapai Rp. 1, 026 trilyun. Yang didapat dari hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 26,30 persen dari APBD 2013.



fraksi Golkar yang menyampaikan pandangan umum yang dibacakan oleh Junaidi (Foto: Romansha)
Sementara dari sektor anggaran belanja, fraksi Golkar menilai telah disusun prioritas, misalnya pada struktur belanja tidak langsung yang memberikan peningkatan yang cukup besar kepada SKPD kecamatan dalam usaha pemerataan kesempatan pembangunan wilayah kecamatan. Penambahan belanja juga dialokasikan untuk pemenuhan pagu multiyear untuk kegiatan pembangunan jembatan serta jalan pendekatnya, serta akses jalan dan irigasi dibeberapa kecamatan. "Hal ini membuktikan komitmen pemerintah atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sangat membutuhkan adanya pembangunan, perbaikan dan peningkatan sarana tersebut," katanya.

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar mempertimbangkan kembali kebijakan anggaran ini untuk disusun kembali. Hal ini dikarenakan, PDI Perjuangan melihat tahun anggaran 2013 yang disusun sebagian besar tidak menyentuh langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Minimal terpenuhinya hak dasar masyarakat seperti mendapatkan pekerjaan dan penghiduan yang layak, memperoleh pelayanan pendidikan yang baik, meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang memadai, memperbaiki kondisi lingkungan yang buruk, menjaga ketersediaan ketahanan pangan serta percepatan pembangunan infrastruktur yang membuka keterisolisian.

Fraksi PDI Perjuangan mengesankan bahwa penyusunan anggaran ini lebih mengedepankan serapan anggaran, tidak mau repot dengan mengagarkan dananya untuk pembangunan program sektoral. Memilih pengeluaran yang mudah dipertanggungjawabkan. Kebijakan anggaran seperti ini menunjukkan adanya kelemahan tekad membangun Kukar.
(Pwt)