DPRD Kukar Sahkan APBD-P 2013 Senilai Rp9,2 Triliun
Bupati Rita Widyasari dan unsur pimpinan DPRD Kukar usai menandatangani dokumen APBD P 2013 (Foto: Romansha) |
|
|
|
DPRD Kutai Kartanegara, Rabu (18/9) malam lalu resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutai Kartanegara 2013 senilai Rp9,2 triliun.
Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kukar dalam agenda Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Terhadap KUA PPAS 2013. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H Salehudin, didampingi Wakil Ketua Abdurahman, Trisno Widodo, Baharudin Demu, hadir Bupati Rita WIdyasari, para anggota DPRD Kukar, kepala dinas/instansi yang tergabung dalam Forum Kordinasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada nilai Anggaran Perubahan 2013 mengalami peningkatan cukup siginifikan. Jika pada rencana belanja Pemerintah Kutai Kartanegara 2013 diproyeksikan senilai Rp.7,7 triliun, bertambah menjadi Rp9,2 triliun. Peningkatan yang hampir Rp2 triliun tersebut tentu sangat berlasan, karena dari sisi pendapatan Pemerintah Kutai Kartanegara mengalami peningkatan.
Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Junaidi Tim Badan Anggaran DPRD Kukar saat melaporkan Tentang KUA PPAS 2013 Kutai Kartanegara pada rapat paripurna tersebut."Pada kebijakan pendapatan daerah mengalami kenaikan, seperti pendapatan daerah Kutai Kartanegara yang diproyeksikan senilai Rp4,9 triliun, meningkat sampai 20,67 persen yakni Rp5,9 triliun, kemudian pada PAD Kukar yang semula ditargetkan mencapai Rp242 miliar naik menjadi Rp307 miliar lebih,"ngkap Junaidi.
Kemudian untuk pendapatan dari Dana Perimbangan semula hanya Rp4 triliun naik menjadi Rp4,8 triliun. Dan pendapatan lain lain daerah yang sah semula diproyeksikan hanya Rp713 miliar bertambah menjadi Rp794 miliar. Selanjutnya kata Junaidi, untuk kebijakan belanja daerah yang terbagi dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, semula diproyeksikan sebesar Rp2,4 triliun naik menjadi Rp2,7 trilun untuk belanja tidak langsung sementara untuk belanja langsung semula diproyeksikan Rp5,2 triliun naik menjadi Rp.6,5 triliun.
(
Pwt)
