Komisi I Tinaju Jembatab Toko Lima Muara Badak
Komisi I Meninaju Jembatan Toko Lima Muara Badak (Foto: Mur) |
|
|
|
ANGGOTA Komisi I menindak lanjut keputusan rapat dengar pendapat pada hari Senin, 24/02 terkait masalah tuntutan warga Desa Toko Lima Dusun Dagang RT 05 Kecamatan Muara Badak Ilir yang terkena dampak dibangun Jembatan Toko Lima yang baru berkontruksi beton, dimana hasil ada Tiga Rumah Warga Toko Lima yang terkena dampak akibat dibangunnya Jembatan.
Komisi I DPRD Kukar langsung merespon dan menindak lajuti persoalan yang ada dan meninjau langsung kelokasi yang dimaksud. Anggota Komisi diantaranya Lutfi AH,Suratman Mustakim, ST, diterima langsung H. Amir Udin selaku tokoh masyarakat dan bersama warga korban jembatan.
ada Tiga Rumah Warga Toko Lima yang terkena dampak akibat dibangunnya Jembatan (Foto: Mur) | |
|
|
Dari hasil pertemuan anggota Komisi I DPRD Kukar dilokasi, bersama Dinas Terkait dan Warga tuntutan warga berkembang menjadi 5 rumah yang minta ganti rugi dan 7 rumah minta pengangkatan, dengan alasan setelah dibangun jembatan rumah warga yang ada didekat jembatan menjadi miring dan menjadi dibawah jembatan dan akses keluar tertutup dan jalan menjadi sempit.
"Kami sudah mengingatkan Dinas PU dan pihak kontraktor yang ada, tapi tidak ditanggapi dengan serius, kami terpaksa mengadukan hal ini pada wakil kami yang ada di DPRD agar persoalan ini dicarikan solusi yang tepat," ungkap H.Amir
Dalam hal ini pihak DPRD Kukar sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam persoalan ini tidak bisa memutuskan mengenai tuntutan warga , pihak dewan hanya bisa memfasilitasi permasalahan yang ada sampai ada kata sepakat kedua belah pihak. Karena dalam anggaran pemerintah tidak ada posmata anggaran namanya pengangkatan rumah. "Oleh sebab itu saya berharap pada masyarakat Toko Lima yang terkena dampak pembangunan jembatan yang ada bisa bersabar, kita lakukan koordinasi pada pemerintah daerah agar tidak bermasalah dengan hukum," ungkap Luthfi.
Diharapkan persoalan ini bisa ada solusi dan selesai dengan baik (Foto: Mur) | |
|
|
Dikatakan, pihak Dewan turun kali ini tidak sendiri. Bersama Bappeda, Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perhubungan, Bagian Administrasi Pertanahan, Bapak Camat dan Kepala Desa Muara Badak Ilir ini. Diharapkan tidak lain kita ingin persoalan ini bisa ada solusi dan selesai dengan baik. "DPRD Kukar siap mengawal anggaran yang ada, jika semua persoalan yang ada sesuai dengan karidor yang ada," kata H. Lutfi AH.
(
Mur)
