DPRD Kutai Kartanegara Rekrut Tim Pakar UGM
DPRD Kutai Kartanegara Rekrut Tim Pakar UGM (Foto: Joyo) |
|
|
|
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng tim pakar dari UGM untuk memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam menggodok setiap peraturan daerah yang akan diterbitkan oleh dewan DPRD.
Para pakar dari berbagai multidisipliner ini nantinya akan terlibat menyusun rencana strategis, master plan, asistensi perda, salah satunya bidang pertanian, pertambangan dan perkebunan. "Dari 45 orang anggota dewan, sangat mustahil bisa mengontrol 18 dinas, 4.000 kegiatan, dan dana APBD yang mencapai lebih dari Rp 9 triliun," kata Salehudin, Ketua DPRD Kukar, usai menandatangani notakesepahaman kerjasama dengan UGM, Jumat (20/6), di ruang sidang pimpinan, Kantor Pusat UGM.
Para pakar dari berbagai multidisipliner ini nantinya akan terlibat menyusun rencana strategis (Foto: Joyo) | |
|
|
Menurut Salehudin, ide untuk merekrut tim pakar dari kalangan akademisi kampus sudah dikonsultasikan dengan Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri.
Dipilihnya UGM, kata Salehudin, dinilainya memiliki banyak pakar yang mumpuni sehingga pemikiran mereka bisa memberikan masukan kepada Dewan. "Apa yang dilakukan ini bisa meyakinan pemerintah daerah. Selama ini kesannya, yang kita lakukan selalu dikaitkan dengan politik," imbuhnya.
Anggota DPRD Kukar saat menjalin kerjasama dengan UGM (Foto: Joyo) | |
|
|
Wakil Rektor Bidang Alumni dan Kerjasama UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., mengapresiasi terlaksananya kerjasama dengan DPRD Kukar. Menurutnya bentuk kerjasama yang ditawarkan selaras dengan misi UGM, mengaplikasikan hasil riset dalam mendukung kebijakan pembangunan di daerah. Dia menerangkan, UGM memiliki 18 fakuktas yang terdiri kluster saintek, kesehatan, agro, dan sosial humaniora. "Semuanya memiliki kajian riset ilmiah yang bisa dihilirkan ke industri, masyarakat dan pemeritah," katanya.
Kendati begitu, kata Rita, sebagaimana ia akrab disapa, tim pakar yang dilibatkan dalam membantu kerja anggota DPRD Kukar dari berbagai fakultas sehingga masukan pemikiran yang diberikan bisa memberikan manafaat besar bagi masyarakat. "Kebijakan universitas, setiap kerjasama yang dijalin hendaknya melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu," pungkasnya. (
Ist)
