Delapan Fraksi Tanggapi Laporan TAPD
Ketua DPRD Salehudin pimpin sidang Delapan Fraksi Tanggapi Laporan TAPD (Foto: Romansha) |
|
|
|
ANGGOTA DPRD Kukar menggelar Sidang Paripurna ke-18 dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan 2014 digelar, Senin (11/8) malam. Ketua DPRD Kukar Salehudin mengatakan, pada intinya pemandangan umum fraksi sepakat.
Hanya ada beberapa catatan yang harus dilihat bersama. Sehingga masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan. Fraksi Golkar menyoroti revisi dari perubahan atas target pendapatan asli daerah (PAD) 2014 mengalami penurunan sebesar 17,53 persen. Di sektor retribusi yang penurunannya mencapai Rp 4.058.800.000 seharusnya dapat dihindari.
Sedangkan berbagai peraturan daerah (perda) dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang telah banyak dibuat untuk memaksimalkan PAD. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) mampu memaksimalkan kinerja, sehingga apa yang ingin dicapai dapat terpenuhi seperti sektor retribusi.
Dalam menyikapi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014, pada dasarnya Fraksi Golkar setuju dengan langkah-langkah yang diambil Pemkab merevisi atau rasionalisasi anggaran di setiap SKPD. Namun, rasionalisasi dan revisi demi kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, proyek multiyears atau kontrak tahun jamak yang merupakan program sudah lama ditunggu karena dibutuhkan masyarakat luas.
"Kami menganggap pembangunan infrastruktur adalah program Gerbang Raja. Terlepas dari janji politik bupati yang tertuang dalam RPJMD, pembangunan ini, kami yakin dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Kukar,” jelasnya.
Fraksi PDIP berpendapat, kebijakan umum APBD-P 2014 terjadi perubahan pendapatan daerah. Ditargetkan Rp 5,23 triliun menjadi Rp 5,511 triliun. Hal ini didorong adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, meskipun pada pendapatan lain-lain mengalami penurunan. Meski begitu pada dasarnya, PDIP sepakat perubahan tersebut dengan catatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing melalui akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Semisal meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas dan motivasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Penyelesaian tapal batas wilayah masing-masing kabupaten/kota, membangun infrastruktur untuk mengintegrasikan perekonomian dalam upaya pengurangan kesenjangan pelayanan dan sebagai pembuka keterisolasian antara wilayah.
Selain itu, pengembangan sektor-sektor peningkatan daya saing dengan mengembangkan kelompok-kelompok berbasis agribisnis, industri, dan pariwisata. Percepatan transformasi dari pertambangan ke pertanian, isu pangan menjadi isu nasional dan internasional. Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan anak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing melalui akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Sementara Fraksi PAN memberikan masukan. Pertama, salah satu prioritas pembangunan di anggaran perubahan harus memerhatikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai arah yang terstruktur. Kedua, tidak menyetujui revisi bagi proyek multiyears yang sudah kontrak, sebab memiliki konsekuensi hukum bagi Pemkab.
Ketiga, Pemkab tidak melakukan pembayaran terhadap proyek multiyears sebelum dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai terjadi kesalahan pembayaran. Berikutnya, PAN mempertanyakan kinerja Dispenda tentang penjelasan sektor yang mengalami penurunan PAD. Kemudian, PAN meminta bupati melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja perusahaan daerah (perusda) yang belum maksimal dalam upaya peningkatan PAD.
Selain itu, rasionalisasi anggaran harus tetap memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemkab harus tetap memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian dalam arti luas. Dari Fraksi Patriot Pancasila menyampaikan masukan mengenai defisit anggaran. Patriot meminta nantinya dalam penetapan alokasi anggaran untuk SKPD hendaknya memerhatikan kinerja dalam tahun berjalan. Termasuk kebijakan penyertaan modal ke perusda maupun pihak ketiga.
Berikutnya, rasionalisasi lebih banyak dilakukan pada belanja tidak langsung, atau belanja pegawai. Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif atau berdampak bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Terkait proyek multiyears, kalau kemudian beban anggaran pada tahun ini terlalu besar bisa dilakukan pergeseran pada APBD 2015. (
Pwt)
