Banggar Sampaikan Laporan KUA PPAS Perubahan 2014
Ketua DPRD Salehudin menyampaikan laporan banggar KUA PPAS Perubahan 2014 (Foto: Yeni) |
|
|
|
Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan tentang KUA PPAS perubahan tahun 2014, dalam sidang paripurna ke 21, Rabu (13/8). Siding dipimpin oleh wakil ketua DPRD Abdul Rahman.
Ketua DPRD Salehudin yang juga ketua Banggar menyampaikan bahwa dari pertemuan antara anggota banggar dengan TAPD terhadap pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS perubahan 2014 dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendapatan daerah dari sisi pendapatan daerah mengalami peningkatan.
Salehudin menyerahkan laporan banggar kepada Sekda Kukar Edy Damansyah (Foto: Yeni) | |
|
|
Sebagaimana disampaikan pemerintah dalam rancangan KUA PPAS perubahan 2014 pendapatan daerah semula berjumlah Rp 5,226 trilyun meningkat menjadi Rp. 5, 511 trilyun, diungkapkan Salehudin artinya ada selisih positif sebesar Rp 284 milyar atau 5,44 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan bagi hasil yang mencapai Rp 385 milyar atau 10,12 persen.
"Namun sangat disayangkan sekali ada penurunan pada sektor pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp. 54,251 milyar atau 14,91 persen," ungkap Salehudin.
Penandanganan laporan banggar oleh ketua dan wakil ketua serta Sekda Kukar (Foto: Yeni) | |
|
|
Sementara itu dari kebijakan belanja daerah, sama seperti daerah lainnya mengalami defisit. "Maka yang dilakukan adalah dengan melakukan rasionalisasi anggaran sehingga mempengaruhi kebijakan belanja yang mengalami penurunan," katanya.
Lebih lanjut diungkapkan bahwa kebijakan belanja daerah semula sebesar Rp 7,945 trilyun menjadi Rp 7,425 trilyun. Terdapat penurunan belanja senilai Rp 519 milyar atau 6,54 persen. Penurunan terjadi pada postur belanja langsung.
"DPRD memahami langkah tersebut sebab tidak mungkin melakukan kebijakan penurunan pada postur belanja tidak langsung sebab akan terserap untuk kepentingan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta untuk pemenuhan bantuan keuangan kepada desa ditambah belanja hibah bansos dan belanja subsidi yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat," ungkap Salehudin. (
Pwt)
