Masih Klasik Masyarakat di Kecamatan
(Foto: ) |
|
|
|
Pembangunan sarana pendidikan, penambahan sarana kesehatan dan perbaikan ataupun pembuatan jalan, ternyata telah menjadi sebuah aspirasi klasik ditengah masyarakat. Sebuah aspirasi yang selalu disampaikan kepada hampir setiap wakil rakyat yang berkunjung kepada mereka di berbagai kecamatan, seiring berkembangnya pembangunan dan majunya pola pikir masyarakat di daerah ini, keinginan untuk menyekolahkan anak mereka kejenjang yang lebih tinggi serta mendapatkan layanan kesehatan yang baik hingga kepada akses jalan adalah keinginan utama masyarakat Kukar.
Majunya pembangunan di daerah ini ternyata belum sepenuhnya dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan paling mendasar masyarakat diatas, tidak memandang keadaan geografis ataupun majunya sebuah kecamatan. Persoalan telah rentanya atau bahkan tidak adanya bangunan sekolah, dan kurangnya sarana kesehatan di Puskesmas setempat berupa bangunan, maupun kendaraan operasional juga sesalu menjadi bahan pembicaraan yang disampaikan kepada anggota dewan.
Bahkan untuk kecamatan yang relatif telah berkembang seperti Loa Janan, juga masih meneriakkan keinginan agar dibangunkan sebuah sekolah lanjutan (SLTP) bagi anak-anak di Desa Loa Janan Ulu, tidak lupa mereka juga meminta disediakan sebuah ambulan bagi Puskesmas setempat untuk melayani masalah kesehatan masyarakat di daerah itu. Menyusul dua permintaan tadi, masyarakat juga meminta dibangunkan jalan bagi desa mereka sepanjang kurang lebih dua kilometer di desa yang sama.
(Foto: ) | |
|
|
Kepada rombongan Komisi I dan IV yang mengadakan kunjungan kerja gabungan ke wilayah itu pada Jumat (14/01), perwakilan masyarakat yang terdiri atas Kepala Desa (Kades) dan BPD (Badan Pertimbangan Desa) serta LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) menyampaikan aspirasi mereka, dan meminta untuk segera ditindak lanjuti. Hal ini penting karena aspirasi yang mereka sampaikan kali ini, telah sejak lama berkembang dan diusulkan, namun belum juga mendapatkan realisasi yang berarti dari pemerintah ketika itu.
Menanggapi aspirasi masyarakat setempat, gabungan komisi I dan IV yang dipimpin Ir Marten Apuy dan H Ali Hamdi ZA Sag beserta anggotanya terdiri atas H Masruni Adjus, H Wahid Katung, H Hermain DBA, H Yusrani Arran, I Made Sarwa, Sudarto BA, Syaiful Aduar Spd, dan Yayuk Sehati, menegaskan, mereka akan memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut dengan sangat konsen dan serius.
Bahkan Ali Hamdi yang pada periode 1999-2004 lalu pernah menjabat Sekretaris Komisi E yang membidangi kesehatan dan pendidikan menambahkan, keinginan masyarakat tersebut sedikit banyak telah menjadi bagian dari perjuangannya di DPRD. Sejak lama pihaknya mengharapkan pemerintah daerah lebih banyak memperhatikan perbaikan sarana pendidikan dan penambahan sarana kesehatan, namun perjuangannya belum terlalu berhasil untuk mengetuk hati pemerintah.
“Kita sangat konsen untuk memperjuangkan perbaikan sarana kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk kesehatan saya mengharapkan dana opersional yang selama ini tersendat segera turun,” ungkapnya.
(Foto: ) | |
|
|
Selain aspirasi mendasar diatas, dalam pertemuan yang dipandu langsung Camat Drs H Suladji itu, juga disampaikan beberapa aspirasi yang cukup urgen untuk ditindak lanjuti, diantaranya adalah permohonan pembangunan Kantor Desa Loa Janan Ulu yang terbakar pada 2003 lalu dan kini hanya menggunakan rumah pribadi Kades sebagai kantor, sedangkan permohonan untuk pembangunan kantor itu telah diajukan sejak tahun yang sama.
Ada juga aspirasi pintar dari Desa Tani Bakti, yang menanyakan apakah ada sebuah Perda (Peraturan Dearah) yang mengatur royalty atau fee bagi sebuah desa dari perusahaan yang beroperasi di wailayah administrasi desa bersangkutan. Warga desa tidak ingin hanya jadi penonton tatkala berton-ton hasil buminya digali dan diangkut keluar daerah sehingga mengharapkan adanya sebuah system royalty bagi desanya.
Martin Apuy selaku Ketua Komisi I dalam tanggapannya menjelaskan, untuk masalah terbakarnya kantor desa akan segera dilakukan tindak lanjut berupa pengecekan, apakah telah masuk kedalam anggaran tahun atau belum, sedangkan untuk royalty bagi desa, pihaknya belum mengetahui system itu. Namun lazimnya selama ini pihak desa memang mendapatkan bagian dari perusahaan beruapa dana untuk pengembangan kemasyarakatan atau Comdev (Community Develofmen).
(
rin)
