Wakil Ketua KPK Hadir Semiloka Anti Korupsi di Kukar
Wakil Ketua KPK RI Adnan Pandu Praja duduk Bersama Bupati Kukar (Foto: murdian ) |
|
|
|
Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berkeadilan Di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Ruang serba guna kantor Bupati Kutai Kartanegara, jalan Wolter Monginsidi, Timbau Tenggarong , Kamis, 23 Oktober 2014.
Semiloka ini sebagai pembicara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Adnan Pandu Praja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK RI), Bupati Kukar Rita Widyasari,S.Sos,.MM yang sebagai moderator Sekretaris Daerah (Sekda) Edy Damansyah.
Tampak hadir Ketua DPRD Kukar Salehuddin,S.Sos,.S.Fil, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Kukar H. Rudiansyah,SH, Anggota DPRD Kukar Isnaini,SH, Sugiyanto, Kamrur Zaman , Seluruh Kepala SKPD, LSM, Mahasiswa, Wartawan, Ormas dan para undangan yang lainnya.
Ketua DPRD Kukar Salehuddin,S.Sos ketika menyampaikan Pertanyaan (Foto: mudian ) | |
|
|
Acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi ini dilakukan dengan Tanya jawab dan berdialog langsung antara peserta dengan KPK dan BPKP acara ini dimulai sejak pukul 09.00 sd 12.00 wita.
Dengan acara ini setidaknya kita bisa mendapatkan informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi, memang betul apa yang dikatakan ibu Bupati Kukar, membangun Kabupaten Kutai (kukar) ini tidaklah mudah disamping luas wilayah yang sangat luas, antara kecamatan satu dengan yang lain cukup jauh, dan jalan yang ada masih belum terhubung antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lainnya dan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya, kita sangat memerlukan dana yang cukup besar.
Ada beberapa fungsi dewan selaku mitra Pemerintah Daerah, yang menjadi pertanyaan kita saat ini yakni Fungsi Anggaran adalah salah satu fungsi yang melekat pada DPRD di samping fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sesuai UU 27 tahun 2009. Bagaimanakah implementasi fungsi anggaran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah, Seperti apa pedoman penyusunan anggaran tahun 2014 berdasarkan Permendagri 37 tahun 2010, Bagaiamana penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berpihak kepada rakyat,
Ketua DPRD Kukar H. Rudiansyah,SH dan Anggota DPRD Kukar ikut hadir (Foto: murdian ) | |
|
|
Bagaimana penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang benar sehingga aman dari tindak pidana korupsi, Karena lembaga dewan saat ini menjadi perhatian publik yang sangat rentan dengan korupsi, “salah satunya ketika aspirasi dari masyarakat kita akomodir perasaan kita, apa yang kita jalankan sudah betul dan benar ternyata dari kacamata hukum kita salah, dengan hadirnya wakil ketua KPK , BPKP dan jajarannya ini suatu hal yang luar biasa dan kita bisa minta petunjuk peraturan apa yang harus kita pegang yang bisa menjadi rambu-ramsbu dalam mencegah korupsi di kukar ini”, Ungkap Salehuddin
(
mur)
