Mahasiswa Kukar Tolak Kenaikan BBM
Ketua DPRD saat menerima mahasiswa yang melakukan demo menolak kenaikan BBM (Foto: Yeni) |
|
|
|
MAHASISWA di Kutai Kartanegara (Kukar) yang tergabung dalam BEM Unikarta, BEM Fisipol dan GMNI Kukar melakukan aksi demonstarsi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi ini dilakukan di halaman kantor DPRD Kukar, Kamis (20/11).
Dengan melakukan orasi dan memasang berbagai poster serta spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan BBM ini. Mahasiswa mengungkapkan kekecewaan terhadap pemerintah pusat atas kenaikan BBM yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Selain itu banyaknya penyelewengan terkait pendistribuasiab BBM ini.
Mahasiswa melakukan orasi dan memasang berbagai poster serta spanduk (Foto: Yeni) | |
|
|
Aksi mahasiswa ini juga disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang berisi antara lain, Pemkab Kukar harus mengawal atau mengawasi secara langsung pendistribusian BBM yang benar-benar diperuntukkan untuk rakyat agar tidak terjadi penyelewengan. Pemkab Kukar harus segera menuntaskan permasalahan mafia migas yang terjadi di wilayah Kukar. Pemkab diminta menyiapkan BBM bersubsidi untuk para nelayan yang berada di wilayah perairan Kukar, baik yang dilaut yang ditujukan langsung kedermaganya dan nelayan yang beraktifitas disungai. "Karena kita ketahui bahwa nelayan saat ini sangat kesulitan untuk mendapatkan minyak secara langsung," ungkap perwakilan mahasiswa.
Pemkab Kukar juga diminta untuk segera menghentikan kebocoran minyak biru di laut dan menyiapkan transportasi khusus pendistribusian BBM ke daerah-daerah terpencil di wilayah hulu Kukar, agar harga minyak dipedesaan sama dengan harga minyak di daerah perkotaan.
Ketua DPRD Kukar Salehuddin, S.Sos, S.Fil saat menerima aspirasi mahasiswa ini mengungkapkan bahwa DPRD menyambut baik atas rekomnedasi para mahasiswa ini. Pada prinsipnya pihaknya tidak setuju dengan kenaikan BBM ini, namun hal ini sudah diputuskan dan menjadi hak preogratif presiden. "Namun demikian pa yang disampaikan mahasiswa ini, yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi akan kami bawa sampai tingkat pusat, agar pemerintah pusat juga mengetahui penolakan kenaikan BBM yang ada di daerah," ungkap Salehuddin.
(
Pwt)
