DPRD Tuntut Keadilan Dari Pusat
Kemarin Rapat Koordinasi Dengan Kemenkeu (Foto: murdian ) |
|
|
|
Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar yang tergabung dalam panitia khusus (Pansus), kemarin melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia untuk membahas lifting migas yang ada di Kukar.
Anggota Pansus yang mengikuti pertemuan tersebut antara lain Awang Yacoub Lukman, Alif Turiadi, Rudiansyah, Abdul Kadir, Guntur, dan Buherah. Pansus tersebut sengaja dibentukan untuk menuntut keadilan dari pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang jauh dari harapan.
“Kita fokus untuk meminta data lifting minyak dan gas yang dikeruk di Kukar, berapa sebenarnya kekayaan alam kita diambil setiap tahunnya. Kan selama ini kita hanya menyaksikan pengerukan kekayaan kita, tanpa mengetahui bagaimana proses penghitungannya,” kata Anggota Pansus DPRD, Alif Turiadi, saat dihubungi media ini kemarin.
Pihaknya akan mendengarkan langsung presentasi dan proses penghitungan produksi migas di Kemenkeu. “Kalau kita sudah mengetahui berapa produksi migas kita, nanti kita akan tuntut pembagian seadil-adilnya,” terangnya.
Alif Turiadi (Foto: mudian ) | |
|
|
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengungkapkan, pihaknya akan berjuang semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan distribusi DBH dari pusat. “Untuk memuluskan langkah perjuangan ini, kami meminta doa dari masyarakat Kukar,” harapnya.
Diwartakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kukar, Junaidi mengungkapkan, pembentukan anggota Pansus untuk melakukan kerja-kerja politik guna mendapatkan keadilan dari pemerintah pusat. “Kita akan melakukan kerja-kerja politik dan kerja strategis dalam rangka menggolkan apa yang menjadi kepentingan kita. Pertama persoalan sampai saat ini kita tidak bisa mendapatkan data produksi migas pertahun dan juga produksi batubara pertahun, kita tidak bisa dapat data itu valid, hanya dengar dari si A, B, dan segala macam,” bebernya.
Selain memperjuangkan DBH, Pansus juga akan menuntut hak dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Enak betul pemerintah pusat itu ngomong, dia ngga tahu tentang kondisi di daerah, itu yang harus kita catat, apalagi kita melihat presiden enak betul ngomong ini akan di stop, padahal dia juga berasal dari daerah,” celetuknya.
(
Hei)
