DPRD Kutai Kartanegara
Warta DPRD: BPK RI Sosialisasi Implementasi Akutansi Berbasis Akrual

BPK RI Sosialisasi Implementasi Akutansi Berbasis Akrual


Wakil Ketua DPRD Guntur dalam sosialisasi Implemntasi Akutansi Berbasis Akrual dan Implikasinya terh (Foto: Murdian)
WAKIL KETUA DPRD Guntur,S.Sos,.M.Si turut hadir dalam acara Courtesy Call yang diselenggarakan oleh Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-kab /kota Se-Kalimantan.

Acara digelar di Family Club Bukit Damai Indah Kota Balikpapan ini juga dilakukan sosialisasi Implemntasi Akutansi Berbasis Akrual dan Implikasinya terhadap opini laporan keuangan Pemerintah Dearah, Selasa (20/1).

Ketua BPK RI Dr.H Herry Azhar Azis.MA dalam kata sambutanya mengatakan Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan tangggung jawab Keuangan Negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Dengan tugas tersebut BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan Negara bisa mewujudkan cita-cita untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera," katanya.



Ketua BPK RI Dr.H Herry Azhar Azis.MA BPK terhadap pengelolaan dan tangggung jawab Keuangan Negara (Foto: Murdian)
Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberi penilayan terhadap aspek efesiensi, ekonomis dan efektivitas pengelolaan keuangan Negara untuk memperoleh sutu hubungan konsultasi antara keuangan Negara yang dikeloladan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Guntur mengatakan dengan adanya Sosialisasi Impelemntasi Akutansi Berbasis Akrual dan Inplikasinya terhadap opini laporan keuangan Pemerintah Dearah Tahun 2015, meminta kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kab Kukar untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mencapai target opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Dengan adanya Sosialisasi Impelemntasi Akutansi Berbasis Akrual dan Inplikasinya terhadap opini laporan keuangan Pemerintah Dearah, lembaga dewan siap sebagai pengawas dan pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran," katanya.

Dikatakan Guntur, dalam hal ini BPK RI ingin melihat sampai sejauhmana kesiapan DPRD maupun Pemerintah Daerah karena Impelemntasi Akutansi Berbasis Akrual dan Inplikasinya terhadap opini laporan keuangan wajib kita laksanakan tahun 2015 ini.

“Dalam melakukan pengawasan Pemerintah daerah harus mempersiapkan tenaga akutansi yang handal, selama ini tenaga akutansi dipemerintahan kita sangat kurang, kita berharap untuk seleksi Pegawai Negeri Sipil nantinya ada ada porsi Akutansi,” ungkap Guntur.



Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-kab /kota Se-Kalimantan. (Foto: Murdian)
Sosialisasi yang dilakukan BPK diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman sejumlah pembangku kepentingan yang ada di Kalimantan terhadap keberadaan dan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelola dan pertanggung jawaban keuangan Negara.

Selain itu untuk menjalin komunikasi dan dialog yang konstukif untuk bersama sama mewujudkan tata kelola keuangan Negara yang angkuntabel,transparan,dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Murdian)